Makassar – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Andi Zulkifly mendorong percepatan proses pelaksanaan hibah aset antara Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP). Langkah ini dilakukan untuk mendukung pengembangan kawasan Untia, khususnya pembangunan stadion Untia beserta akses jalannya.
Dorongan tersebut disampaikan Andi Zulkifly saat memimpin rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, antara lain Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, serta civitas akademika PIP, di Ruang Sekda Makassar, Senin (2/2/2026). Rapat tersebut membahas tindak lanjut hasil koordinasi pinjam pakai lahan PIP dan rencana pengembangan kawasan wisata Untia.
Sekda Andi Zulkifly menjelaskan, kerja sama antara PIP dan Pemkot Makassar berkaitan langsung dengan kebutuhan lahan dan akses jalan menuju stadion yang akan dibangun di kawasan Untia. Dalam prosesnya, terdapat dua aset negara yang menjadi objek hibah.
Aset tersebut meliputi lahan milik PIP seluas 8.188 meter persegi yang dibutuhkan Pemkot Makassar, serta aset milik Pemkot Makassar seluas 10.416 meter persegi yang saat ini dimanfaatkan oleh PIP, di mana di atasnya telah berdiri bangunan dan sebagian jalan lingkar PIP.
“Dalam rapat sebelumnya, kami membahas dua opsi, yakni tukar-menukar aset dengan nilai yang setara atau skema hibah yang dilakukan secara terpisah dan pada waktu yang berbeda,” ujar Andi Zulkifly.
Ia mengungkapkan, hasil konsultasi masing-masing pihak dengan kementerian terkait merekomendasikan agar hibah dilakukan tanpa mekanisme tukar guling secara langsung. PIP telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, sementara Pemkot Makassar melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Hasil konsultasi menyarankan agar hibah dilakukan secara terpisah. Artinya, PIP menghibahkan asetnya kepada Pemkot Makassar, dan pada waktu lain Pemkot Makassar juga menghibahkan asetnya kepada PIP, dengan dasar dan alasan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Pembangunan Stadion Untia
Lebih lanjut, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) tersebut menyampaikan bahwa BPKAD merekomendasikan agar proses hibah dari PIP ke Pemkot Makassar dilakukan terlebih dahulu. Hal ini mempertimbangkan kebutuhan mendesak pembangunan akses jalan menuju Pembangunan Stadion Untia.
“Aset yang akan dihibahkan PIP ke Pemkot Makassar berupa pembangunan akses jalan dengan nilai sekitar Rp15 miliar serta sebidang tanah senilai Rp6 miliar. Selanjutnya, Pemkot Makassar juga akan menghibahkan sebidang tanah kepada PIP sesuai mekanisme hibah,” ungkapnya.
Sekda Zulkifly menegaskan bahwa setiap proses hibah harus memiliki dasar pemanfaatan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, meskipun aset tersebut sama-sama merupakan aset negara. Oleh karena itu, Pemkot Makassar akan melibatkan BPKAD, Inspektorat, dan Dinas Pertanahan dalam proses kajian dan pelaksanaan hibah.
“Harus ada alasan yang kuat mengapa aset itu dihibahkan. Pertanggungjawabannya bukan hanya administratif, tetapi juga kepada negara,” tegasnya.
Ia menargetkan seluruh proses hibah dapat dirampungkan paling lambat Juni 2026, agar tidak menghambat pelaksanaan proyek pengembangan kawasan Pembangunan Stadion Untia.
“Target kita hibah rampung Juni. PIP membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk perencanaan. Pemerintah kota juga harus bergerak cepat agar proyek Untia, termasuk stadion, tidak terlambat,” katanya.
Untuk mempercepat proses tersebut, Pemkot Makassar akan membentuk tim percepatan hibah serta tim appraisal guna menghitung nilai aset sebelum proses hibah dilakukan. Sekda yang akrab disapa Zul itu juga meminta BPKAD segera menyiapkan surat permohonan hibah kepada PIP sebagai dasar administrasi.
“Saya minta BPKAD segera membuat surat permintaan hibah, membentuk tim tahapan hibah, dan saya akan langsung memonitor prosesnya,” ujarnya.
Andi Zulkifly menegaskan bahwa kolaborasi seluruh OPD teknis sangat dibutuhkan agar pembangunan Stadion Untia dapat selesai sesuai target pada tahun 2028.
“Stadion Untia harus selesai pada 2028. Karena itu, seluruh OPD teknis harus berkolaborasi dan bekerja bersama untuk mewujudkan program strategis ini,” pungkasnya.