Gowa – Potensi sengketa lahan kembali akan mencuat di wilayah Kabupaten Gowa. Sejumlah ahli waris mengaku hak atas tanah mereka diklaim sepihak oleh perusahaan yang disebut telah mengantongi sertifikat resmi. Klaim tersebut dibantah keras oleh pihak keluarga yang menyatakan tidak pernah menjual lahan tersebut kepada pihak manapun, Gowa, 6 April 2026. Salah satu ahli waris, … Baca Selengkapnya
MAKASSAR – Pilkada Melalui DPRD: Gelombang penolakan terhadap wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus menguat di Sulawesi Selatan. Kali ini, penolakan datang dari kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM). Meski kepengurusan GAM periode 2025–2027 belum resmi dilantik, puluhan mahasiswa tersebut menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa … Baca Selengkapnya
MAKASSAR – Masalah Insentif Pajak Daerah: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 mencatat Belanja Pegawai sebesar Rp3.791.498.138.530,00 dari total anggaran Rp3.809.160.017.533,36, atau terealisasi 99,54 persen. Angka tersebut menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2023, di mana realisasi Belanja Pegawai tercatat sebesar Rp3.334.595.367.224,00. Dengan demikian, … Baca Selengkapnya
SD Inpres Kera Kera Makassar Tak Terima Dana BOS 2024, Potensi Anggaran Rp142 Juta Tak Tersalurkan Makassar – UPT Satuan Pendidikan Formal (SPF) SD Inpres Kera-Kera diketahui tidak menganggarkan dan tidak menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen keuangan pendidikan. Pemeriksaan tersebut meliputi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) … Baca Selengkapnya
Produksi dan Edarkan Kosmetik Ilegal, Owner PT AKI hanya Divonis 1 Bulan 20 Hari Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak memenuhi standar atau ketentuan hukum, termasuk tidak sesuai mutu, isi, ukuran, atau janji iklan, dengan ancaman … Baca Selengkapnya
Takalar – Sejumlah aktivis masyarakat mengingatkan agar tidak ada oknum wartawan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memanfaatkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sebagaimana ada informasi yang beredar di sejumlah intasnsi pemerintah Salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya menegaskan, temuan BPK harus disikapi … Baca Selengkapnya
BPK Temukan Belanja Barang dan Jasa Dinkes Takalar Tidak Sesuai Ketentuan Takalar – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024 tidak sesuai ketentuan. Temuan tersebut tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemkab Takalar yang berakhir pada 31 Desember 2024. Dalam LRA tersebut, Pemkab … Baca Selengkapnya
LADIRA Desak APH Usut Anggaran Makan Minum Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD Jeneponto, Diduga Tak Tepat Sasaran Jeneponto – Lembaga Analisis Data dan Informasi Rakyat (LADIRA) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut penggunaan anggaran makanan dan minuman rumah jabatan Wakil Ketua I dan II DPRD Kabupaten Jeneponto yang diduga tidak sesuai ketentuan dengan nilai … Baca Selengkapnya
BPK Temukan Belanja Makan Minum Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Jeneponto Tak Sesuai Ketentuan, Rp662 Juta Direkomendasikan Dikembalikan Jeneponto – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ketidaksesuaian dalam realisasi Belanja Makanan dan Minuman Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Jeneponto pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah … Baca Selengkapnya
Kejari Pangkep Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada 2024 KPU Pangkep, Kerugian Negara Rp554 Juta Pangkajene – Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) secara resmi menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 … Baca Selengkapnya