Pemerintah Kabupaten Jeneponto menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelarasan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan Prioritas Daerah Tahun 2026–2027 di Ruang Rapat Bupati Jeneponto, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Jeneponto, Paris Yasir, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Dr. Aspa Muji, Kepala Bappeda Dr. H. Alfian Afandy Syam, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan perusahaan, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Rakor ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui penyelarasan program CSR agar sejalan dengan arah pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Jeneponto menegaskan bahwa program CSR perusahaan diharapkan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan sangat penting agar program CSR dapat mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2026–2027 secara tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Paris Yasir.
Pemkab Jeneponto Perkuat Sinergi CSR Perusahaan
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan sinergitas lintas sektor guna memastikan program-program CSR benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Jeneponto, Dr. H. Alfian Afandy Syam, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa penyelarasan program CSR dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi langkah penting agar setiap program memiliki arah yang jelas, efektif, dan memberikan manfaat optimal.
Dalam forum tersebut, turut dibahas sejumlah usulan program prioritas daerah yang berpotensi dikolaborasikan melalui dukungan CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Jeneponto.
Pemerintah Kabupaten Jeneponto berharap melalui rakor ini dapat terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.









