PERISTIWA

Jakarta – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menggelar acara Halal Bihalal dan pertemuan rutin pada Kamis (17/04/2025). Bertempat di Aula Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, acara ini diselenggarakan sebagai bentuk mempererat tali silaturahmi pasca Idulfitri 1446 H serta memperkuat sinergi antar anggota DWP. Ketua Bidang Pendidikan, Kanti Amien Fajar menyampaikan laporan kegiatan dimana kegiatan kali ini merupakan kolaborasi dan sinergi Kantor Wilayah Kemenkum DK Jakarta dengan BHP Jakarta.

Wakil Ketua I, Ayuni Tessa dalam sambutannya menyampaikan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran seluruh anggota. Halal bihalal adalah tradisi yang tidak bisa dipisahkan dari perayaan hari raya Idul Fitri, yang dimana kita dapat mempererat tali silaturahim antar sesama. “Marilah kita mengambil hikmah dari puasa selama sebulan penuh di bulan ramadhan, yang mengajarkan kita untuk bersabar dan menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik”, ujar Ayuni Tessa.

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan tausiyah singkat dan pembacaan doa oleh Ustadzah Yenny Kurniawaty yang menyampaikan asal mula adanya halal bihalal serta memberikan pesan-pesan moral tentang pentingnya saling memaafkan dan menjaga ukhuwah. Terakhir anggota DWP saling bersalaman dan memaafkan.

 

Jakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) mencatat sejumlah capaian progresif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembentukan regulasi nasional pada triwulan I tahun 2025.

“Kami mencatatkan progres positif terkait penyusunan peraturan perundang-undangan, proses harmonisasi, serta penerapan transformasi digital,” kata Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, pada saat konferensi pers capaian kinerja Triwulan I dan Update Isu Aktual Kementerian Hukum, Selasa (15/04/25).

Supratman menjelaskan bahwa pada tahun 2025 sebanyak 8 (delapan) Rancangan Undang-Undang (RUU) dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditetapkan sebagai prioritas nasional.

RUU tersebut meliputi RUU Narkotika dan Psikotropika, RUU Hukum Acara Perdata, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, RUU Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, RUU Jaminan Benda Bergerak, RUU Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi, RUU Pelaksanaan Pidana Mati, serta RUU Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU dan Perda.

Sementara itu, ketiga RPP tersebut adalah RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, RPP Tata Cara Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana Mati, juga RPP Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan.

Ia mengatakan selama Januari hingga Maret 2025 terdapat 43 peraturan perundang-undangan dalam tahap penyusunan, yang mencakup RUU, RPP, RPerpres, dan RPermenkum.

“Sampai dengan bulan Maret 2025, terdapat 7 RUU, 8 RPP, 5 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres), dan 23 Rancangan Peraturan Menteri Hukum (RPermenkum) yang sedang dalam tahap penyusunan,” jelas Supratman di Ruang Soepomo Kemenkum.

Di samping itu, sebanyak 272 peraturan telah resmi diundangkan. Peraturan tersebut terdiri dari 15 peraturan dalam Lembaran Negara, 11 peraturan dalam Tambahan Lembaran Negara, dan 246 peraturan dalam Berita Negara.

Dalam penanganan perkara litigasi dan non litigasi, Kemenkum juga menangani 82 perkara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, dengan rincian 43 perkara telah diselesaikan dan 39 masih dalam proses. Di Mahkamah Agung, terdapat 6 perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang masih dalam proses.

Terkait capaian Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, telah diterima 325 permohonan di tingkat pusat, terdiri dari 96 Rancangan Peraturan di bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, Pemimipas, Komdigi, 131 Rancangan Peraturan di bidang Kesejahteraan Rakyat, dan 98 Rancangan Peraturan di bidang Perekonomian. Selain itu, Kemenkum juga menerima 1.999 Rancangan Peraturan Daerah. Dari total 2.324 Rancangan Peraturan yang ada, Kemenkum telah menyelesaikan proses harmonisasi bagi 2.179 Rancangan Peraturan atau sebanyak 93.7%.

“Proses harmonisasi ini diperkuat dengan penggunaan aplikasi e-Harmonisasi yang memungkinkan pengajuan harmonisasi secara daring. Inovasi ini mempercepat layanan hingga lima hari kerja, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” pungkasnya.

Selain e-Harmonisasi, saat ini DJPP telah mengembangkan sebelas aplikasi lainnya yang mendukung efisiensi dan transparansi proses legislasi. Supratman menekankan bahwa transformasi digital dan percepatan pelayanan publik di bidang pembentukan regulasi hukum menjadi komitmen Kementerian Hukum dalam membangun sistem hukum yang adaptif dan profesional.

“Kinerja yang telah dicapai di triwulan pertama ini menjadi langkah konkrit Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam membangun sistem hukum nasional yang responsif, akuntabel, dan berkualitas. Kami terus mendorong pemanfaatan teknologi agar pelayanan publik dalam bidang legislasi semakin cepat, transparan, dan efisien,” tegasnya.

 

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum (DJKI Kemenkum) mencatatkan kinerja signifikan pada triwulan I 2025 dengan total 70.838 permohonan Kekayaan Intelektual (KI) yang masuk, didominasi oleh hak cipta (36.296) dan merek (29.773). Jumlah permohonan ini meningkat jika dibandingkan dengan triwulan I 2024 yang berjumlah 61.704 permohonan KI.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menyebutkan peningkatan permohonan KI tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mulai sadar akan pentingnya pelindungan hukum atas karya dan inovasi.

“Peningkatan permohonan KI yang signifikan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai aware (sadar) atas pentingnya melakukan pelindungan kekayaan intelektual,” ujar Supratman di Ruang Soepomo Kemenkum, Selasa (15/04/25).

Lebih lanjut, Menkum menerangkan bahwa DJKI juga berhasil menyelesaikan 116.126 permohonan KI termasuk permohonan tahun sebelumnya, dengan mayoritas penyelesaian di sektor merek (66.995) dan hak cipta (36.296).

Khusus untuk permohonan merek, DJKI telah melakukan percepatan penyelesaian permohonan pada proses pemeriksaan substantif sebanyak 12.881 dan pada proses pelayanan teknis (distribusi kepada pemeriksa) sebanyak 10.775 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 sehingga saat ini sudah tidak terdapat lagi tunggakan penyelesaian permohonan merek.

“Penerbitan sertifikat merek ini merupakan wujud kepastian hukum bagi para pelaku usaha, dalam menggunakan merek secara legal dan eksklusif dalam kegiatan berbisnis,” ucap Supratman saat melakukan konferensi pers tentang capaian kinerja triwulan I Kemenkum.

Pria yang akrab disapa Bang Maman ini menerangkan bahwa selain permohonan KI, penegakan hukum KI juga tetap menjadi perhatian bagi DJKI. Dalam aspek penegakan hukum, DJKI telah menindaklanjuti total 19 laporan yang masuk di sektor merek, hak cipta, serta desain industri, dengan status 4 perkara selesai dan 15 lainnya dalam proses penyelesaian.

Melalui seluruh layanan KI, lanjut Supratman, DJKI telah mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk triwulan I 2025 sebesar Rp220,90 miliar dengan kontribusi terbesar dari sektor paten (56,42%) dan merek (39,58%). Perolehan PNBP ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024 yang berjumlah Rp219.51 miliar.

“Kami patut berbangga dan berterima kasih terhadap kinerja para pegawai DJKI Kemenkum. Dengan kerja keras seluruh pegawai, kami berhasil membukukan PNBP untuk Triwulan I 2025 sebesar Rp 220,90 miliar. Perolehan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan perolehan PNBP Triwulan I 2024 tahun lalu,” terang Supratman kepada awak media.

DJKI Kemenkum secara khusus diberikan mandat oleh Kementerian PPN/BAPPENAS melalui Program Prioritas Nasional 2025-2027 untuk menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan KI di Indonesia, sebagai upaya mendukung Asta Cita Pemerintahan Presiden RI 2024-2029 dalam menjadikan ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual sebagai new engine of economic growth. Regulasi ini akan menjadi landasan pembangunan ekosistem kreatif Indonesia hingga 2045 dengan fokus pada akselerasi pengembangan ekosistem KI Nasional bagi UMKM, perguruan tinggi, dan sektor industri kreatif untuk memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

DJKI Kemenkum terus berupaya meningkatkan layanan digital untuk masyarakat sebagai bagian dari Program Transformasi Digital Kementerian Hukum. DJKI telah mempersiapkan inventarisasi dan evaluasi infrastruktur serta arsitektur yang sesuai Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penganggaran terhadap hardware, software dan aplikasi pendukung lainnya. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan sistem pemerintahan digital 2045.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta mengikuti Seleksi Peacemaker Justice Award (PJA) tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2025 pada Selasa (15/04/2025). Bertempat di Ruang Rapat Gelatik II Blok A Lantai 2 Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, kegiatan ini merupakan tahap awal dalam rangkaian seleksi nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum RI.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Tessa Harumdila menyampaikan Peacemaker Justice Award adalah bentuk apresiasi kepada para lurah yang berperan sebagai juru damai dalam menyelesaikan konflik hukum di masyarakat melalui pendekatan non-litigasi. Target dari wilayah DKI Jakarta adalah 50% dari 267 lurah di Provinsi DKI Jakarta.

Asisten Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan, Mukhlisin menjelaskan peran lurah dianggap sebagai ujung tombak dalam menjaga keharmonisan sosial dan menjadi agen utama dalam program penyuluhan hukum, mediasi, serta advokasi masyarakat. Kota Administrasi Jakarta Selatan mengirimkan 10 lurah sebagai peserta PJA tahun 2025.

Penyuluh Hukum Ahli Madya, Tri Puji Rahayu menjelaskan persyaratan administrasi peserta seleksi PJA tahun 2025, dimana para peserta akan dinilai berdasarkan kompetensi hukum non-yuridis, pengalaman menyelesaikan konflik, inovasi dalam pelayanan publik, serta kontribusi dalam penguatan akses keadilan di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya Tim Panitia Seleksi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan memberikan penilaian satu persatu terhadap para peserta seleksi dan memberikan rekomendasi untuk bisa mengikuti PJA Tingkat nasional.

Red : -fcd-

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta Romi Yudianto melantik 9 Notaris yang terdiri dari Notaris Baru, Notaris Pindah dan Notaris Pengganti di Wilayah DKI Jakarta, Selasa (15/04/1015). Turut hadir dalam pelantikan tersebut Kadiv Yankum Andi Yulia Hertati. Dalam sambutannya Romi Yudianto berpesan bahwa jabatan notaris bukan hanya sekadar profesi, tetapi juga pengabdian. Notaris juga memiliki peran vital dalam kehidupan hukum masyarakat, menjamin kepastian dan perlindungan hukum melalui akta otentik.

Lebih lanjut Romi Yudianto juga berharap kepada para notaris yang baru dilantik untuk secepatnya dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakaanakan dengan baik. “Segera beradaptasi dengan lingkungan, berikan layanan terbaik kepada masyarakat sebagai pejabat publik yang memiliki peran vital dalam pembuatan akta otentik” Ujar Kakanwil Romi Yudianto. Terakhir Romi Yudianto berpesan agar para Notaris yang baru dilantik tidak melakukan pelanggaran baik itu kode etik notaris ataupun administratif sekecil apapun sehingga tidak berdampak terhadap pelayanan kenotariatan.

Jakarta — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menggelar apel pagi bersama pada Senin (14/4) di Lapangan Upacara Kantor Wilayah. Bertindak sebagai pembina apel, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Andi Yulia Hertaty, menyampaikan arahan kepada seluruh jajaran pegawai Kanwil Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, Kanwil Kementerian HAM, Kanwil Ditjen Imigrasi, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta. Turut hadir dalam apel tersebut Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi, dan Kepala BHP Jakarta.

Dalam sambutannya, Andi Yulia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 H dan memohon maaf lahir dan batin atas nama pribadi dan pimpinan. Ia mengajak seluruh peserta apel untuk menjadikan momen Idul Fitri sebagai penguat kebersamaan dan penyemangat dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Andi Yulia juga mengingatkan bahwa setelah libur panjang, saatnya kembali bekerja dengan semangat, kedisiplinan, dan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selain itu, Kadiv Yankum juga menegaskan komitmen bersama untuk terus membangun dan menjaga Zona Integritas, yang bukan hanya sekedar predikat, tetapi sebagai bentuk implementasi nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tugas yang dijalankan. Ia mengajak seluruh unit kerja di Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta untuk terus memperkuat sinergi, menjaga kualitas pelayanan publik, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan dapat dipercaya dan efektif.

Apel pagi bersama ini menjadi simbol kekuatan sinergi antarunit di lingkungan Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, serta langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan dapat diandalkan oleh masyarakat.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta mengikuti kegiatan Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025 melalui zoom meeting pada Senin (14/04/2025). Bertempat di Aula Lantai 4, Sosialisasi diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Magribi Putu Judhono, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Sukino dan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Lusia Wahyuniati.

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Rahmi Widhiyanti yang membuka kegiatan sosialisasi menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme, kriteria penilaian, serta strategi dalam menyusun dan mengusulkan inovasi pelayanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat. Kementerian Hukum berserta Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis mempunyai 131 inovasi dan sebanyak 15 inovasi akan diikutsertakan dalam KIPP.

Sugeng narasumber dari Kementerian PANRB menjelaskan KIPP merupakan agenda tahunan KemenPANRB yang menjadi wadah bagi instansi pemerintah untuk menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Terdapat 5 kriteria inovasi yaitu memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, mudah disebarkan dan berkelanjutan. Tema KIPP tahun 2025 adalah Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak Untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Red: -fcd-

Jakarta – Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan beserta jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) DK Jakarta mengikuti rapat daring bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada Jum’at (11/4/2025). Agenda utama rapat ini yaitu sosialisasi pelaksanaan seleksi daerah untuk Peace Maker Training, yang merupakan bagian dari Paralegal Justice Award (PJA) Tahun 2025.

Rapat yang dibuka oleh Kepala Pusat Pembudayaan Hukum dan Bantuan Hukum BPHN ini menghadirkan narasumber dari BPHN yang menjelaskan detail pelaksanaan seleksi. Program ini bertujuan memberikan predikat Paralegal/Juru Damai kepada lurah yang lolos seleksi PJA 2025. Disampaikan bahwa antusiasme terhadap PJA 2025 sangat tinggi, dengan total 2.571 pendaftar dari seluruh Indonesia. Khusus dari Kanwil Kemenkum DK Jakarta, terdapat 47 pendaftar, dengan alokasi kuota kelulusan sebanyak 24 peserta.

Narasumber BPHN juga memaparkan mekanisme seleksi di tingkat Kabupaten/Kota serta unsur-unsur yang akan terlibat dalam Panitia Seleksi Daerah (Panselda). Unsur tersebut meliputi perwakilan dari Kanwil Kemenkum, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengadilan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan organisasi pemberi bantuan hukum terakreditasi. Sementara itu, Panselda Provinsi akan melibatkan Biro Hukum Pemerintah Daerah, Pengadilan Tinggi, Kanwil Kemenkum, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi.

Pelaksanaan seleksi oleh Panselda Kabupaten/Kota dan Provinsi dijadwalkan mulai 9 hingga 22 April 2025, yang selanjutnya akan dinilai oleh Tim Pansel Pusat. Tugas utama Panselda adalah melakukan penilaian dan verifikasi berkas persyaratan peserta PJA 2025 sesuai dengan panduan dari BPHN. Rapat ini diharapkan memberikan kejelasan bagi Kanwil Kemenkum DK Jakarta dalam mempersiapkan dan melaksanakan tahapan seleksi di wilayahnya.

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memimpin Apel Pagi Bersama pasca Idulfitri 1446 H, Selasa (9/4). Dalam amanatnya, Yusril mengajak seluruh jajaran kementerian untuk menjadikan semangat Idulfitri sebagai momentum meningkatkan kinerja dan memperkuat komitmen pelayanan publik yang prima.

Yusril menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan sinergi antarkementerian dalam menghadapi tantangan besar, khususnya dalam memastikan kelanjutan program-program pemerintah di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Ia juga mendorong pelaksanaan tugas sesuai perjanjian kinerja dengan menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan dedikasi.

Dalam kesempatan itu, Yusril juga menyampaikan hasil partisipasinya dalam Konvensi Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris, yang membahas peningkatan kerja sama ekonomi dan hukum, termasuk pemberantasan korupsi serta penyelesaian sengketa aset diplomatik Indonesia di Prancis. Ia optimistis Indonesia akan menjadi negara maju dalam tiga tahun mendatang.

Apel pagi ini diikuti secara virtual oleh jajaran Kanwil Kementerian Hukum dari Aula Kanwil yang dipimpin Kakanwil Hukum, Romi Yudianto. Hadir pula jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi, Ditjen Pemasyarakatan, dan Kanwil HAM. Usai apel, Kakanwil Ditjen PAS, Heri Azhari, menekankan pentingnya kekompakan dan peningkatan kinerja bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pada kesempatan tersebut juga diperkenalkan Kepala Kanwil HAM yang baru, Michael Azedo, yang siap bersinergi membangun kinerja lebih baik di bidang hukum dan HAM.

 

Jakarta – Kementerian Hukum menggelar acara Halal Bihalal dengan tema “Menjaga Soliditas dan Solidaritas, Kementerian Hukum Semakin BerAKHLAK” di Graha Pengayoman, Rabu (09/04/25). Kegiatan ini diikuti secara virtual oleh seluruh satuan kerja, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta yang dipimpin langsung oleh Kakanwil Romi Yudianto bersama jajaran dari Aula Kanwil Kemenkum DK Jakarta.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kerja sama tim dan membangun kepercayaan publik. Ia menyebut bahwa berbagai kebijakan yang diambil merupakan hasil masukan dari jajaran, dan mendorong setiap unit untuk terus berinovasi, termasuk melalui penghargaan kenaikan pangkat istimewa bagi pegawai berprestasi. “Kita harus menjadi kementerian yang solid, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Menteri Hukum juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh keluarga besar Kementerian Hukum. “Jika ada sikap atau perbuatan saya yang melukai, saya mohon maaf. Semoga Halal Bihalal ini memperkuat pengabdian kita sebagai tim,” ucapnya.

Acara turut diisi tausiyah oleh H. Muhammad Shoffar Mawardi yang mengingatkan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah SWT dan sesama manusia. Menurutnya, kekuatan bangsa terletak pada kehendak Allah dan kesatuan hati. Dengan memperkuat solidaritas dan kebersamaan, kinerja Kementerian Hukum diharapkan semakin optimal demi pelayanan terbaik kepada masyarakat.