Kementerian Hukum dan HAM

Jakarta – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, Kamis (07/08/2025) bertempat di Lapangan Upacara Kanwil. Kegiatan lomba tradisonal dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DK Jakarta, Pamuji Raharja, dan diikuti oleh seluruh pegawai dari berbagai satuan kerja, termasuk Kanwil Kementerian Hukum dan Kanwil Kementerian HAM, Kanwil Imigrasi, Kanwil Pemasyarakatan, serta Balai Harta Peninggalan (BHP).

Dalam sambutannya, Pamuji Raharja menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan semata, tetapi juga merupakan sarana mempererat hubungan kekeluargaan dan kebersamaan antarpegawai di lingkungan Kanwil Daerah Khusus Jakarta.

“Kegiatan ini bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana kita memupuk tali silaturahmi, menguatkan kekompakan, dan menumbuhkan semangat persaudaraan di antara seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Daerah Khusus Jakarta,” ujar Pamuji.

Berbagai perlombaan tradisional yang digelar antara lain Lomba Lipat Sarung, Kuis Cerdas Cermat, Estafet Balap Sarung, Estafet Gelas, Estafet Sedotan, dan Karet Bola. Permainan-permainan ini mengusung nilai-nilai kebersamaan, kekompakan, dan semangat gotong royong yang menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia.

“Mari kita jadikan momen ini sebagai ajang untuk mempererat ikatan, melepaskan penat sejenak, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Junjung tinggi sportivitas, nikmati setiap perlombaan, dan jadikan tawa serta kebersamaan sebagai pemenang sejati,” tambahnya.

Jakarta — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta berpartisipasi dalam kegiatan “SE-IA” Sharing Session Isu-isu Seputar Aktualisasi Posbankum Desa/Kelurahan yang diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom pada Jumat (8/8/2025). Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Lenny Ferina Andrianita, Penyuluh Hukum Madya, serta Mochamad Iqbal, paralegal aktif dari Kelurahan Tanjung Duren Selatan.
Dalam sesi pemaparan materi, Lenny Ferina membahas sejumlah pasal penting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Nomor 1 Tahun 2023, termasuk tindak pidana kesusilaan yang kini turut mengatur kohabitasi atau hidup bersama di luar perkawinan (Pasal 414), perbuatan cabul antar sesama jenis, serta isu eksploitasi anak dalam bentuk pengemisan (Pasal 421). Ia juga menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan KUHP sepanjang tidak bertentangan dengan nilai Pancasila dan UUD 1945.
Sementara itu, Mochamad Iqbal menyampaikan pengalaman langsungnya sebagai paralegal yang menangani berbagai permasalahan sosial di wilayahnya. Ia menyoroti kondisi kos-kosan yang minim pengawasan, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran kesusilaan. Sejumlah kasus, menurutnya, telah berhasil diselesaikan melalui mediasi di Posbakum, bahkan ada yang berujung pada pernikahan atau proses hukum formal.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum DK Jakarta berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara terstruktur dan masif kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, kegiatan seperti ini dinilai sangat bermanfaat bagi para paralegal, sehingga diharapkan lebih banyak lagi paralegal yang dapat dilibatkan dalam forum serupa di masa mendatang.

Jakarta – Dalam rangka menindaklanjuti permintaan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terkait penyusunan data dukung volume beban kerja Jabatan Fungsional (JF) Penyuluh Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta melalui Koordinator Penyuluh Hukum menggelar rapat pengisian beban kerja pada Rabu, 6 Agustus 2025.

Rapat ini dipimpin oleh Chabib Susanto selaku Koordinator Penyuluh Hukum, bersama Yongki Ende, serta dihadiri oleh seluruh JF Penyuluh Hukum tingkat Madya, Muda, dan Pertama.

Dalam pelaksanaannya, pengisian beban kerja mengacu pada matriks dari BPHN dengan melihat capaian target tahun 2022 hingga Agustus 2025 berdasarkan butir kegiatan penyuluhan hukum. Target kinerja disusun dalam dua versi, yaitu berdasarkan kegiatan yang didukung anggaran dan yang tidak didukung anggaran. Hasil sementara menunjukkan masih banyak kegiatan seperti penyusunan materi, instrumen, evaluasi, dan pembinaan kadarkum yang belum terakomodasi dalam anggaran.

Rapat ini menghasilkan sejumlah tindak lanjut, di antaranya setiap JF diminta menghitung capaian kinerja berdasarkan butir kegiatan, melakukan kompilasi laporan capaian, serta merekomendasikan kepada BPHN agar kegiatan penyuluhan hukum dapat dianggarkan pada tahun 2026. Selain itu, capaian kinerja ini juga akan digunakan untuk menghitung beban kerja dan menyusun formasi jabatan fungsional yang lebih proporsional.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam mendukung efektivitas tugas penyuluh hukum dan perencanaan formasi yang berbasis kebutuhan riil di lapangan.

Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-80, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menggelar Turnamen Tenis Meja yang resmi dibuka pada Selasa, 5 Agustus 2025, bertempat di Aula Kantor Wilayah. Pembukaan turnamen ditandai dengan sambutan dan pemukulan bola pertama oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Andi Yulia Hertaty.

Turnamen yang berlangsung meriah ini mempertandingkan lima kategori, yaitu tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Seluruh jajaran pegawai dan PPNPN dari Kanwil Kemenkum DK Jakarta serta Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta turut ambil bagian dalam kegiatan ini.

Dalam sambutannya, Kadivyankum Andi Yulia Hertaty menekankan pentingnya semangat sportivitas, kebersamaan, dan kecintaan terhadap instansi. “Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah untuk mempererat silaturahmi dan menjaga kebugaran jasmani para pegawai,” ujarnya.

Turnamen tenis meja ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan internal dalam memperingati Hari Pengayoman ke-80 dengan tema “Menjaga Warisan Bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum untuk Menyongsong Masa Depan.” Antusiasme peserta tampak tinggi, mencerminkan semangat kebersamaan yang terus tumbuh di lingkungan Kanwil Kemenkum DK Jakarta.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh insan pengayoman untuk terus berkinerja positif dan menjaga soliditas antarpegawai. Turnamen dijadwalkan berlangsung selama satu hari , hingga seluruh kategori menyelesaikan pertandingan.

Depok – Bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum RI, telah dilaksanakan pembukaan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS secara nasional pada Selasa (05/08). Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari seluruh unit pusat dan daerah Kementerian Hukum, termasuk secara daring melalui metode distance learning.

Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Mutia Farida, melaporkan bahwa pelatihan berlangsung selama 81 hari dengan total 647 jam pelajaran. Latsar ini bertujuan membentuk karakter ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya Latsar sebagai fondasi nilai-nilai ASN dan mengingatkan bahwa menjadi PNS adalah amanah yang harus dijalankan denganh semangat, tanggung jawab, dan komitmen moral tinggi.

Sebanyak 852 CPNS mengikuti kegiatan ini, termasuk 31 CPNS dari lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta dan Balai Harta Peninggalan Jakarta. Kepala Bagian TU dan Umum Kanwil, Magribi Putu Judhono, hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah Romi Yudianto bersama sejumlah pejabat non-manajerial.

Magribi menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan Latsar dan berharap agar seluruh CPNS Kanwil Kemenkum DK Jakarta dapat mengikuti proses pelatihan dengan penuh dedikasi. Acara pembukaan berlangsung lancar dan menjadi momentum penting dalam membentuk ASN yang adaptif, berdaya saing, dan siap mengabdi kepada masyarakat.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus (DK) Jakarta melaksanakan kegiatan wawancara substantif dan wawasan kebangsaan dalam rangka proses pemeriksaan permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia, Senin (4/8). Hadir 11 orang pemohon pewarganegaraan.
Para pemohon berasal dari India, Yaman, Pakistan, Afganistan, China, Malaysia dan Australia.

Wawancara dilaksanakan di Kantor Wilayah Kemenkumham DK Jakarta dan merupakan bagian dari proses penilaian kelayakan para Warga Negara Asing (WNA) yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 21 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Sukino. Selanjutnya wawancara dilaksanakan oleh tim gabungan lintas instansi yang terdiri dari perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DK Jakarta, Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, serta Badan Intelijen Negara (BIN). Tim tersebut melakukan penilaian menyeluruh terhadap pemohon, baik dari aspek administratif, integrasi sosial, maupun loyalitas terhadap NKRI.

OBH HADE Indonesia Raya Dorong Bantuan Hukum Berbasis Kelurahan di DKI Jakarta
Jakarta, 4 Agustus 2025 – Organisasi Bantuan Hukum (OBH) HADE Indonesia Raya melaksanakan audiensi strategis dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah pada Senin, 4 Agustus 2025.

Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum DK Jakarta, Tessa Harumdila, dan Ketua Umum OBH HADE Indonesia Raya, Dr. M. Ali Syarifudin, SH., MH. Audiensi ini bertujuan untuk mendorong penguatan layanan bantuan hukum berbasis kelurahan melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan (Posbankum) dan pelatihan paralegal komunitas. OBH HADE menekankan pentingnya kolaborasi antara negara dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan akses keadilan bagi kelompok miskin dan rentan.

Dalam pertemuan tersebut, OBH HADE juga menyampaikan kesiapan untuk bermitra secara formal melalui MOU atau PKS dan menyarankan pemanfaatan alokasi Dana Desa untuk program perlindungan sosial. Tessa Harumdila memberikan respon positif atas inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk mendukung pilot project Posbankum di kelurahan padat penduduk sebagai langkah awal mewujudkan layanan hukum yang lebih merata di wilayah DKI Jakarta.

Jakarta, 2 Agustus 2025 — Festival Kekayaan Intelektual (FKI) 2025 resmi digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada 1–3 Agustus 2025 pukul 10.00–18.00 WIB. Acara yang bertujuan mempromosikan potensi kekayaan intelektual dan industri kreatif nasional ini menyuguhkan berbagai kegiatan menarik seperti talkshow, workshop packaging & lisensi, showcase 11 Kekayaan Intelektual Kreatif Nasional, art market, kompetisi cosplay, serta pertunjukan musik.

Pada kegiatan hari kedua ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta, Andi Yulia Hertaty, yang didampingi oleh Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Lusia Wahyuniati. Keduanya secara langsung mengunjungi booth konsultasi pendaftaran kekayaan intelektual yang dikelola oleh Kanwil Kemenkum DK Jakarta, yang menjadi salah satu daya tarik dalam festival ini. Masyarakat, yang didominasi oleh pengusaha UMKM dan seniman, antusias mengujungi layanan booth konsultasi pendaftaran KI untuk berkonsultasi dan menanyakan perihal pendaftaran KI.

Kunjungan ini mendapat sambutan hangat dari Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Andhika Permata. Dalam pertemuan tersebut, Andhika menyampaikan pentingnya kolaborasi dan sinergi lintas sektor dalam pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis kekayaan intelektual.

“Ke depan, kami akan terus melibatkan Kanwil Kementerian Hukum DK Jakarta dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan konsultasi kekayaan intelektual, agar masyarakat dan pelaku kreatif mendapatkan akses informasi yang tepat dan akurat,” ujar Andhika.

Festival ini menjadi wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam mendorong perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan di Ibu Kota dan nasional.

Jakarta – Komitmen memperkuat pelindungan kekayaan intelektual terus ditunjukkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta. Melalui partisipasi aktif dalam Festival Kekayaan Intelektual (FKI) yang berlangsung pada 1–3 Agustus 2025 di Taman Ismail Marzuki, Kanwil menghadirkan layanan konsultasi langsung bagi masyarakat, pelaku UMKM, seniman, hingga pelajar.

Kehadiran booth layanan kekayaan intelektual hasil kolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu magnet utama dalam kegiatan ini. Dipimpin oleh Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum DK Jakarta, Lusia Wahyuniati, tim memberikan edukasi, konsultasi, serta informasi lengkap mengenai pendaftaran dan manfaat kekayaan intelektual.

Festival ini dibuka oleh Kepala Dinas Parekraf Provinsi DKI Jakarta, Andhika Permata, yang didampingi oleh para pejabat teknis termasuk dari Kanwil Kemenkum DK Jakarta. Rangkaian kegiatan juga mencakup peninjauan booth, serta program RUPA (Ruang Para Aktor) yang menghadirkan inspirasi dan motivasi bagi para insan kreatif dari berbagai jenjang.

Melalui partisipasi dalam FKI 2025, Kanwil Kemenkum DK Jakarta menegaskan perannya sebagai penggerak literasi hukum di bidang kekayaan intelektual. Sinergi ini diharapkan memperkuat kesadaran masyarakat untuk melindungi karyanya secara legal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas di wilayah DKI Jakarta.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada), yang sukses di menyelesaikan harmonisasi terhadap tiga Raperda dan satu Raperkada dalam waktu satu minggu.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum DK Jakarta, Jumat (01/07/2025) ini dihadiri oleh perwakilan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro Hukum, Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum DK Jakarta.

Dalam sambutannya, Deftrianov, Wakil Kepala Bappeda DKI Jakarta, menyampaikan apresiasinya:
“Terima kasih atas kerja sama yang luar biasa dalam menyusun RKPD dan RPJMD. Harapannya, Raperda ini akan menjadi wajah baru bagi warga Jakarta dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.”

Sementara itu, Abdul Khalit, Kepala Biro Pemerintahan Setda DKI Jakarta, menekankan pentingnya kesinambungan dan kualitas produk hukum daerah:
“Harmonisasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan regulasi yang kita hasilkan dapat dilaksanakan secara efektif, selaras dengan kebutuhan daerah, dan tidak tumpang tindih.”

Senada dengan itu Plh. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DK Jakarta, Tessa Harumdila, juga memberikan pernyataan terkait hasil dan proses kerja bersama ini
“Ini adalah bentuk sinergi nyata. Dalam waktu singkat, kami berhasil menyelesaikan harmonisasi 3 Raperda dan 1 Raperkada, baik dari sisi kaidah, substansi, maupun teknis pembentukan peraturan. Semoga kolaborasi ini terus berlanjut dan memberi dampak langsung kepada masyarakat Jakarta.” Rapat ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen bersama dalam mewujudkan regulasi yang berkualitas, inklusif, dan berdampak.