BOGOR — Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya mempercepat program hilirisasi sumber daya alam sekaligus melakukan pembenahan terhadap perusahaan milik negara.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, percepatan hilirisasi menjadi salah satu agenda utama yang dibahas. Pemerintah menilai hilirisasi diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, sekaligus memperbesar manfaat ekonomi yang diterima Indonesia.
Selain membahas hilirisasi, Presiden juga menerima laporan mengenai perkembangan penataan dan perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, sebanyak 290 BUMN telah ditutup dalam proses konsolidasi tersebut. Langkah itu disebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara hingga sekitar Rp50 triliun.
Pemerintah selanjutnya menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026. Restrukturisasi tersebut diproyeksikan dapat menghasilkan efisiensi anggaran hingga mencapai Rp100 triliun.
Prabowo menegaskan, pembenahan BUMN harus dilakukan secara terukur dan menyeluruh. Penataan tersebut diarahkan untuk membentuk struktur perusahaan negara yang lebih sederhana, efisien, sehat, dan profesional.
Pemerintah juga berharap perusahaan-perusahaan negara dapat menjalankan fungsi bisnisnya secara lebih optimal serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Pertemuan di Hambalang itu turut dihadiri Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Pemerintah menempatkan hilirisasi dan reformasi BUMN sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional, terutama melalui peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan efisiensi pengelolaan perusahaan negara.
