ACEH TIMUR – Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2025 menghadapi sejumlah persoalan. Hasil pemeriksaan mengungkap ketidaksesuaian dokumen pertanggungjawaban belanja pada sembilan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
Nilai permasalahan tersebut mencapai Rp511.141.210. Temuan ini mencakup bukti pengeluaran yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, serta dokumen pertanggungjawaban yang tidak lengkap dan tidak sah.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2025, Pemkab Aceh Timur menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp379.613.893.054. Sementara itu, pemerintah daerah merealisasikan anggaran sebesar Rp360.520.907.771,92 atau 94,97 persen.
Dalam pemeriksaan secara uji petik, tim pemeriksa menelusuri dokumen pertanggungjawaban dan bukti pembayaran. Selain itu, tim juga meminta keterangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta Bendahara Pengeluaran pada sembilan SKPK.
Sembilan SKPK Catat Permasalahan Belanja Rp511 Juta
Hasil pemeriksaan mengungkap nilai permasalahan Belanja Barang dan Jasa pada sembilan SKPK. Berikut rincian masing-masing perangkat daerah:
- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebesar Rp1.462.836.
- Kecamatan Peudawa sebesar Rp3.639.500.
- Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga sebesar Rp74.175.000.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp8.073.874.
- Dinas Syariat Islam sebesar Rp11.350.000.
- Sekretariat Baitul Mal sebesar Rp5.640.000.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebesar Rp13.200.000.
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PPWH) sebesar Rp235.060.400.
- Dinas Perhubungan (Dishub) sebesar Rp158.539.600.
Dari sembilan perangkat daerah tersebut, Satpol PPWH mencatat nilai permasalahan terbesar, yakni Rp235.060.400.
Selanjutnya, Dinas Perhubungan menempati urutan kedua dengan nilai Rp158.539.600. Sementara itu, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga mencatat Rp74.175.000.
Adapun enam SKPK lainnya memiliki nilai permasalahan di bawah angka tersebut. Secara keseluruhan, jumlahnya mencapai Rp511.141.210.
Kelebihan Pembayaran dan Lebih Saji Belanja Daerah
Permasalahan administrasi dan pertanggungjawaban belanja tersebut menimbulkan dampak terhadap keuangan daerah.
Pertama, sembilan SKPK mencatat kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp511.141.210.
Kedua, ketidaksesuaian tersebut juga mengakibatkan lebih saji akun Belanja Barang dan Jasa dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Nilai lebih saji tersebut mencapai Rp511.141.210 atau sama dengan total kelebihan pembayaran.
Pengawasan Kepala SKPK dan Verifikasi Bendahara Perlu Diperbaiki
Hasil pemeriksaan mengidentifikasi dua faktor utama yang menyebabkan permasalahan tersebut.
Pertama, Kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran (PA) kurang optimal mengawasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa.
Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran pada masing-masing perangkat daerah juga perlu ditingkatkan.
Kedua, PPK, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran kurang cermat memeriksa serta memverifikasi dokumen pertanggungjawaban belanja.
Akibatnya, sejumlah bukti pengeluaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan keabsahan dokumen.
Sembilan Kepala SKPK Sepakat Menindaklanjuti Temuan
Menanggapi hasil pemeriksaan tersebut, para pimpinan SKPK terkait menyatakan sependapat dengan permasalahan yang terungkap.
Pernyataan tersebut berasal dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Camat Peudawa, serta Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.
Selanjutnya, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Syariat Islam, serta Kepala Sekretariat Baitul Mal juga menyampaikan tanggapan serupa.
Selain itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Kepala Satpol PPWH, serta Kepala Dinas Perhubungan menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
Dengan demikian, seluruh sembilan pimpinan SKPK terkait menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai ketentuan.
Bupati Aceh Timur Diminta Memerintahkan Pengembalian Rp511 Juta
Atas temuan tersebut, pemeriksa merekomendasikan agar Bupati Aceh Timur memerintahkan Kepala SKPK terkait memproses kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp511.141.210.
Selanjutnya, masing-masing SKPK harus menyetorkan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain menyelesaikan kewajiban pengembalian, pemerintah daerah juga perlu memperbaiki pengawasan penggunaan anggaran.
Dengan langkah tersebut, setiap perangkat daerah diharapkan lebih cermat dalam menyusun dokumen pertanggungjawaban dan memeriksa bukti pengeluaran.
Pada akhirnya, perbaikan administrasi dan pengawasan menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Sumber Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Aceh Nomor : 23.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/08/2026 Tanggal : 3 Agustus 2026















