ACEH TIMUR – Pengelolaan dana kapitasi pada 27 Puskesmas di Kabupaten Aceh Timur menghadapi persoalan serius. Pemeriksaan keuangan Tahun Anggaran 2025 menemukan kesalahan perhitungan jasa pelayanan kesehatan yang memicu kelebihan pembayaran Rp2.633.009.743,80.
Seluruh 27 Puskesmas menggunakan formula perhitungan yang berbeda dari aturan Kementerian Kesehatan. Akibatnya, pembayaran jasa pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2025, Pemkab Aceh Timur menganggarkan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp38.897.580.276. Pemerintah daerah merealisasikan anggaran tersebut sebesar Rp29.093.359.938,83 atau 74,79 persen.
Dari jumlah tersebut, 27 Puskesmas menerima alokasi jasa pelayanan kesehatan melalui dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp16.095.102.386.
Dana Kapitasi Mengalokasikan 60 Persen untuk Jasa Pelayanan
Pemkab Aceh Timur mengatur pemanfaatan dana kapitasi melalui Keputusan Bupati Nomor 440/31/2025 tanggal 13 Januari 2025.
Keputusan tersebut menetapkan pembagian dana kapitasi JKN pada seluruh Puskesmas selama 2025.
Pemerintah daerah mengalokasikan 60 persen untuk jasa pelayanan kesehatan. Sementara itu, 40 persen lainnya digunakan untuk mendukung biaya operasional.
Dalam menghitung jasa pelayanan, Puskesmas harus memperhatikan beberapa variabel utama.
Variabel tersebut mencakup jenis ketenagaan, jabatan, masa kerja, rangkap tugas administrasi, serta tanggung jawab sebagai penanggung jawab atau koordinator program.
Selain itu, persentase kehadiran pegawai turut menentukan besaran jasa pelayanan yang diterima setiap tenaga kesehatan dan nonkesehatan.
Seluruh 27 Puskesmas Menggunakan Formula Berbeda
Pemeriksaan terhadap kertas kerja perhitungan jasa pelayanan kesehatan Tahun Anggaran 2025 mengungkap ketidaksesuaian formula pada seluruh 27 Puskesmas.
Permenkes Nomor 6 Tahun 2022 mengatur tahapan perhitungan jasa pelayanan kesehatan secara khusus.
Pertama, setiap Puskesmas harus menjumlahkan empat variabel poin individu. Variabel tersebut meliputi jenis ketenagaan atau jabatan, masa kerja, rangkap tugas administrasi, dan tanggung jawab tambahan.
Selanjutnya, Puskesmas membagi total poin individu dengan total poin seluruh pegawai dalam satu fasilitas kesehatan.
Kemudian, Puskesmas mengalikan hasil pembagian tersebut dengan persentase kehadiran. Setelah itu, hasilnya dikalikan dengan alokasi dana jasa pelayanan kesehatan.
Namun, seluruh Puskesmas di Aceh Timur menerapkan urutan perhitungan yang berbeda.
Mereka terlebih dahulu mengalikan poin individu dengan persentase kehadiran. Selanjutnya, mereka menjumlahkan hasil perkalian tersebut untuk memperoleh total poin seluruh pegawai.
Setelah itu, Puskesmas membagi poin individu yang telah memperhitungkan kehadiran dengan total poin seluruh pegawai.
Perbedaan urutan perhitungan tersebut menghasilkan nilai pembayaran yang tidak sesuai dengan formula Permenkes Nomor 6 Tahun 2022.
Akibatnya, pemeriksaan menemukan kelebihan pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp2.633.009.743,80.
Puskesmas Masih Memakai Format Perhitungan Lama
Pemeriksa meminta keterangan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan 27 kepala Puskesmas untuk mengetahui penyebab perbedaan formula tersebut.
Hasil konfirmasi menunjukkan bahwa seluruh Puskesmas masih memakai format perhitungan dari tahun-tahun sebelumnya.
Mereka belum menyesuaikan format tersebut dengan formula dalam Permenkes Nomor 6 Tahun 2022.
Akibatnya, setiap Puskesmas menghasilkan perhitungan jasa pelayanan yang berbeda dari ketentuan pemerintah.
Pengawasan Dinas Kesehatan Belum Menyentuh Perhitungan Jasa Pelayanan
Selain kesalahan formula, pemeriksaan juga mengungkap kelemahan pengawasan Dinas Kesehatan Aceh Timur.
Plt. Kepala Dinkes menjelaskan bahwa selama ini dinas lebih berfokus memantau realisasi laporan keuangan.
Sementara itu, masing-masing Puskesmas menghitung dan memvalidasi jasa pelayanan secara mandiri.
Bagian Keuangan Dinkes hanya memeriksa dokumen administrasi keuangan. Pemeriksaan tersebut mencakup kuitansi dan rincian pembayaran.
Dengan demikian, dinas belum menjalankan pemeriksaan menyeluruh terhadap formula perhitungan jasa pelayanan kesehatan.
Kondisi tersebut turut menyebabkan kesalahan perhitungan pada seluruh 27 Puskesmas.
Kelebihan Pembayaran dan Lebih Saji Mencapai Rp2,63 Miliar
Kesalahan penerapan formula mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar Rp2.633.009.743,80.
Selain itu, kesalahan tersebut juga menambah nilai akun Belanja Barang dan Jasa dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp2.633.009.743,80.
Pemeriksaan mengidentifikasi tiga faktor utama yang memicu permasalahan tersebut.
Pertama, Plt. Kepala Dinkes dan kepala Puskesmas terkait kurang optimal membina serta mengawasi penerapan Permenkes Nomor 6 Tahun 2022.
Kedua, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan kurang cermat mengawasi perhitungan jasa pelayanan kesehatan.
Ketiga, Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas tidak mengikuti formula perhitungan sesuai ketentuan.
Ketiga faktor tersebut menunjukkan perlunya peningkatan pembinaan, pengawasan, dan ketelitian dalam mengelola dana kapitasi.
Dinas Kesehatan Sepakat Menindaklanjuti Temuan
Menanggapi hasil pemeriksaan tersebut, Pemkab Aceh Timur melalui Plt. Kepala Dinkes menyatakan sependapat dengan permasalahan yang terungkap.
Plt. Kepala Dinkes juga menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, Dinkes perlu mengarahkan seluruh Puskesmas agar menerapkan formula perhitungan sesuai Permenkes Nomor 6 Tahun 2022.
Bupati Aceh Timur Diminta Memerintahkan Pengembalian Rp2,63 Miliar
Pemeriksa merekomendasikan kepada Bupati Aceh Timur agar memerintahkan Plt. Kepala Dinkes mengambil langkah penyelesaian.
Plt. Kepala Dinkes harus menginstruksikan seluruh kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terkait untuk memproses kelebihan pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp2.633.009.743,80.
Selanjutnya, setiap FKTP harus menyetorkan dana tersebut ke Kas Dana Kapitasi sesuai rekomendasi pemeriksaan.
Selain menyelesaikan kewajiban pengembalian, Dinkes perlu memperketat pengawasan terhadap perhitungan jasa pelayanan.
Dengan demikian, seluruh Puskesmas dapat menerapkan formula yang benar dan menghitung hak pegawai sesuai ketentuan.
Langkah tersebut juga penting untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan dana kapitasi JKN di Kabupaten Aceh Timur.















