ACEH TIMUR – Pengelolaan belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2025 menyisakan sejumlah persoalan. Hasil pemeriksaan menemukan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN Aceh Timur mencapai Rp1.023.898.800 atau sekitar Rp1,02 miliar.
Temuan ini mencakup empat kelompok permasalahan. Mulai dari pembayaran tunjangan ASN yang menjalani tugas belajar hingga pembayaran gaji pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah.
Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2025, Pemkab Aceh Timur mengalokasikan Belanja Pegawai sebesar Rp921.803.651.718,04. Pemerintah daerah merealisasikan anggaran tersebut sebesar Rp917.691.851.279 atau 99,55 persen.
Sementara itu, anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN mencapai Rp645.804.734.272,04. Realisasinya sebesar Rp637.179.800.972 atau 98,66 persen.
Empat Kelompok Permasalahan Pembayaran Gaji ASN Aceh Timur
Hasil pemeriksaan dokumen kepegawaian dan pertanggungjawaban keuangan mengungkap empat persoalan utama.
Pertama, pembayaran tunjangan kepada ASN ASN Aceh Timur yang menjalani tugas belajar.
Dua ASN pada Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) masih menerima tunjangan fungsional atau umum.
Padahal, keduanya menjalani tugas belajar lebih dari enam bulan. Kondisi ini mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp4.780.000.
Kedua, pembayaran gaji ASN yang menjalani hukuman tindak pidana.
Dinas Perhubungan (Dishub) mencatat kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada seorang ASN berinisial NH sebesar Rp23.193.200.
Masalah ini muncul karena Dishub terlambat menyesuaikan pembayaran dengan perubahan status kepegawaian NH.
Dishub sebenarnya telah menerbitkan SK Pemberhentian Sementara pada Desember 2024. Namun, instansi tersebut baru menyesuaikan gaji dan tunjangan menjadi 50 persen pada Maret 2025.
Selanjutnya, putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap diterima pada 2 Mei 2025. Seharusnya, Dishub menghentikan pembayaran gaji dan tunjangan mulai Juni 2025.
Namun, pembayaran kepada ASN tersebut masih terus berjalan.
Ketiga, pembayaran tunjangan kepada pegawai yang mengambil cuti besar.
Pemeriksaan menemukan 38 ASN menerima kelebihan pembayaran tunjangan fungsional, umum, atau jabatan sebesar Rp26.220.000.
Pemkab Aceh Timur telah menyetorkan Rp740.000 ke Kas Daerah. Dengan demikian, masih tersisa kewajiban pengembalian sebesar Rp25.480.000.
Keempat, pembayaran gaji kepada ASN yang tidak masuk kerja.
Pemeriksaan menemukan 70 ASN tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama sepuluh hari kerja berturut-turut.
Namun, instansi terkait belum memproses hukuman disiplin maupun menghentikan pembayaran gaji sesuai ketentuan.
Akibatnya, pembayaran gaji kepada para pegawai tersebut menimbulkan kelebihan sebesar Rp970.445.600.
Atasan Langsung Belum Menyampaikan Laporan Resmi
Kepala BKPSDM dan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) menjelaskan bahwa instansi terkait telah memproses hukuman disiplin terhadap sejumlah pegawai.
Mereka memberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan bentuk hukuman disiplin lainnya.
Namun, proses penghentian gaji belum berjalan. Atasan langsung belum menyampaikan laporan resmi kepada Kepala SKPK.
Padahal, laporan tersebut menjadi dasar administratif bagi Kepala SKPK untuk menerbitkan keputusan penghentian pembayaran gaji.
Akibatnya, bendahara gaji tetap membayarkan hak pegawai tersebut. Bendahara belum memiliki dasar administrasi untuk menghentikan pembayaran sesuai ketentuan.
Lebih Saji Belanja Pegawai Capai Rp1,02 Miliar
Empat persoalan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp1.023.898.800.
Berikut rincian kelebihan pembayaran:
- ASN yang menjalani tugas belajar: Rp4.780.000.
- ASN yang menjalani hukuman tindak pidana: Rp23.193.200.
- ASN yang mengambil cuti besar: Rp25.480.000.
- ASN yang tidak masuk kerja: Rp970.445.600.
Selain kelebihan pembayaran tersebut, pemeriksaan juga mencatat lebih saji akun Belanja Pegawai dalam LRA sebesar Rp1.024.638.800.
Pengawasan Kepala SKPK Menjadi Sorotan
Hasil pemeriksaan mengidentifikasi dua faktor penyebab permasalahan tersebut.
Pertama, Kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran (PA) kurang optimal mengawasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN.
Pengawasan terhadap kedisiplinan pegawai di lingkungan satuan kerja juga belum berjalan optimal.
Kedua, bendahara gaji dan tunjangan PNS kurang cermat menyusun daftar pembayaran gaji dan tunjangan.
Kedua faktor tersebut turut memicu ketidaktepatan pembayaran belanja pegawai di lingkungan Pemkab Aceh Timur.
Bupati Aceh Timur Diminta Memerintahkan Pengembalian Dana
Pemkab Aceh Timur melalui Kepala SKPK terkait menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan. Mereka juga menyatakan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai ketentuan.
Dalam rekomendasinya, Bupati Aceh Timur diminta memerintahkan Kepala SKPK terkait melakukan tiga langkah perbaikan.
Pertama, meningkatkan pengawasan pembayaran gaji dan tunjangan ASN. Kepala SKPK juga perlu memantau kedisiplinan pegawai di lingkungan kerjanya.
Kedua, menginstruksikan bendahara gaji dan tunjangan PNS agar lebih cermat menyusun daftar pembayaran.
Ketiga, memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.023.898.800 sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pihak terkait harus menyetorkan dana tersebut ke Kas Daerah.
Temuan ini tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Aceh Nomor 23.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/08/2026.
Laporan tersebut bertanggal 3 Agustus 2026.















