ACEH TIMUR – Pengelolaan anggaran perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2025 menghadapi sejumlah persoalan. Hasil pemeriksaan menemukan lima jenis ketidaksesuaian dalam pembayaran perjalanan Dinas Pemkab Aceh Timur dengan total kelebihan pembayaran mencapai Rp236.065.274.
Permasalahan tersebut mencakup perjalanan dinas yang tidak terlaksana, pembayaran penginapan melebihi ketentuan, hingga penggunaan tarif uang harian yang tidak sesuai standar biaya.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2025, Pemkab Aceh Timur menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp379.613.893.054. Pemerintah daerah merealisasikan anggaran tersebut sebesar Rp360.520.907.771,92 atau 94,97 persen.
Dari total realisasi tersebut, Belanja Perjalanan Dinas mencapai Rp29.819.615.430.
Pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam dan luar daerah mengungkap lima kelompok permasalahan.
Lima Permasalahan dalam Pembayaran Perjalanan Dinas
Pertama, pembayaran perjalanan Dinas Pemkab Aceh Timur yang tidak terlaksana.
Pemeriksaan menemukan perjalanan dinas pada delapan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) senilai Rp95.628.200 yang tidak terlaksana akibat bencana hidrometeorologi.
Tim pemeriksa kemudian melakukan konfirmasi kepada para pelaksana perjalanan dinas. Mereka menyatakan kesediaan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah.
Dari total tersebut, pemerintah daerah telah menerima pengembalian sebesar Rp44.913.600. Namun, masih terdapat sisa sebesar Rp50.714.600.
Kedua, pembayaran uang penginapan tidak sesuai ketentuan.
Pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian pembayaran penginapan pada delapan SKPK sebesar Rp32.824.174.
Permasalahan tersebut mencakup biaya penginapan yang melampaui pagu tertinggi. Selain itu, beberapa bukti penginapan juga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Dari total kelebihan pembayaran tersebut, para pihak telah mengembalikan Rp321.000 ke Kas Daerah. Dengan demikian, masih terdapat sisa sebesar Rp32.503.174.
Ketiga, pembayaran uang harian dan transportasi tidak sesuai standar biaya.
Pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban serta konfirmasi kepada pelaksana perjalanan dinas menemukan pembayaran sewa kendaraan, uang harian, dan taksi bandara yang tidak sesuai pagu.
Total ketidaksesuaian pembayaran tersebut mencapai Rp23.001.300.
Selanjutnya, para pihak telah mengembalikan Rp8.175.800 ke Kas Daerah. Namun, masih terdapat sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp14.825.500.
Keempat, perjalanan dinas dalam daerah tidak memenuhi ketentuan waktu.
Pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban dan konfirmasi kepada PPTK, bendahara, serta auditor Inspektorat menemukan pembayaran perjalanan dinas dalam daerah yang berlangsung kurang dari delapan jam sehari.
Sesuai standar biaya daerah, perjalanan dinas dengan durasi tersebut hanya dapat memperoleh biaya pengganti transportasi.
Namun, tujuh SKPK tetap membayarkan komponen biaya yang tidak sesuai ketentuan. Total kelebihan pembayaran mencapai Rp41.860.000.
Dari jumlah tersebut, pemerintah daerah telah menerima pengembalian sebesar Rp1.520.000. Sementara itu, sisa yang harus dikembalikan mencapai Rp40.340.000.
Kelima, pembayaran perjalanan dinas untuk kegiatan bimbingan teknis tidak sesuai tarif.
Pemeriksaan secara uji petik menemukan tiga SKPK menggunakan tarif perjalanan dinas biasa untuk membayar uang harian kegiatan bimbingan teknis (bimtek).
Padahal, kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut seharusnya menggunakan tarif uang harian diklat.
Perbedaan penggunaan tarif tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran uang harian sebesar Rp97.682.000.
Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Capai Rp236 Juta
Lima kelompok permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp236.065.274.
Berikut rincian sisa kelebihan pembayaran yang masih harus dikembalikan:
- Perjalanan dinas tidak terlaksana: Rp50.714.600.
- Pembayaran uang penginapan: Rp32.503.174.
- Uang harian dan transportasi: Rp14.825.500.
- Perjalanan dinas dalam daerah: Rp40.340.000.
- Perjalanan dinas kegiatan bimtek: Rp97.682.000.
Jika dijumlahkan, seluruh sisa kelebihan pembayaran tersebut mencapai Rp236.065.274.
Selain itu, pemeriksaan juga mencatat lebih saji akun Belanja Barang dan Jasa dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp290.995.674.
Nilai lebih saji tersebut berasal dari total nilai awal permasalahan pada lima kelompok perjalanan dinas, sebelum memperhitungkan pengembalian yang telah masuk ke Kas Daerah.
Pengawasan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan Dinas Menjadi Sorotan
Hasil pemeriksaan mengidentifikasi tiga faktor penyebab permasalahan tersebut.
Pertama, Kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran (PA) kurang optimal mengawasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja pada satuan kerja masing-masing.
Kedua, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Bendahara Pengeluaran kurang tertib memeriksa serta memverifikasi keabsahan dokumen pertanggungjawaban.
Ketiga, para pelaksana perjalanan dinas kurang tertib mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai bukti perjalanan yang sebenarnya.
Ketiga faktor tersebut menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan ketelitian dalam mengelola anggaran perjalanan dinas Dinas Pemkab Aceh Timur.
Sejumlah Pimpinan SKPK Aceh Timur Sepakat Menindaklanjuti Temuan
Menanggapi hasil pemeriksaan tersebut, sejumlah pimpinan perangkat daerah Pemkab Aceh Timur menyatakan sependapat dan berkomitmen menindaklanjuti permasalahan sesuai ketentuan.
Pernyataan tersebut berasal dari Plt. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRK, Plt. Inspektur Kabupaten Aceh Timur, Kepala BPKD, dan Kepala BKPSDM.
Selain itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Kepala Dinas Pendidikan Dayah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta Camat Peudawa juga menyatakan sikap serupa.
Selanjutnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kepala Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi turut menyampaikan komitmen tersebut.
Komitmen serupa juga datang dari Kepala Dinas Syariat Islam, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Sekretariat Baitul Mal, serta Kepala Dinas Pertanahan.
Bupati Aceh Timur Diminta Memproses Pengembalian Rp236 Juta
Atas permasalahan tersebut, Bupati Aceh Timur mendapat rekomendasi untuk memerintahkan Kepala SKPK terkait memproses kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp236.065.274.
Selanjutnya, masing-masing SKPK harus menyetorkan seluruh kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rekomendasi ini juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas. Selain itu, setiap perangkat daerah perlu meningkatkan ketelitian dalam memeriksa bukti transportasi, penginapan, uang harian, dan dokumen pendukung lainnya.
Dengan demikian, pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan agar setiap pengeluaran perjalanan dinas sesuai kegiatan sebenarnya dan standar biaya yang berlaku.
Temuan tersebut bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Aceh Nomor 23.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/08/2026 tertanggal 3 Agustus 2026.















