Jasa Pembuatan website terpercaya DPP ARMADA

Empat SKPK Aceh Timur Disorot, Kelebihan Bayar dan Denda Capai Rp576 Juta

Empat SKPK Aceh Timur Disorot, Kelebihan Bayar dan Denda Capai Rp576 Juta

ACEH TIMUR – Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan setelah pemeriksaan menemukan sejumlah ketidaksesuaian pada empat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

Temuan tersebut mencakup kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, serta denda keterlambatan yang belum diterima pemerintah daerah. Nilai kelebihan pembayaran yang harus dipulihkan mencapai Rp444.857.639,97. Selain itu, terdapat potensi kelebihan pembayaran Rp14.337.066,00 dan kekurangan penerimaan denda sebesar Rp117.106.684,72.

Pemasangan iklan murah

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2025, Pemkab Aceh Timur menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp118.332.053.272,00. Pemerintah daerah merealisasikan Rp97.903.384.453,00 atau 82,74 persen dari anggaran.

Pemeriksaan Menemukan Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi

Pemeriksaan secara uji petik menyasar realisasi Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta RSUD Zubir Mahmud (ZM).

Tim pemeriksa menguji 11 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Dinas PUPR. Pemeriksaan mencakup pengukuran volume pekerjaan di lapangan serta pengujian kepadatan aspal di Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Jalan dan Jembatan, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.

Sementara itu, pemeriksaan fisik terhadap enam paket pekerjaan gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan serta Disdikbud mencakup pengukuran volume di lapangan. Tim tidak melakukan pengujian mutu terhadap paket tersebut.

Hasil pemeriksaan menemukan pembayaran pada 14 paket pekerjaan melebihi prestasi fisik dan/atau tidak memenuhi spesifikasi kontrak. Nilai kelebihan pembayaran mencapai Rp444.857.639,97, di luar PPN. Seluruh 14 paket tersebut telah menerima pembayaran lunas.

Selain itu, pemeriksa menemukan tiga paket pekerjaan yang pembayarannya melebihi prestasi fisik sebesar Rp14.337.066,00, di luar PPN. Namun, ketiga paket tersebut belum menerima pembayaran lunas. Nilai potensi kelebihan pembayaran masih lebih kecil daripada sisa kontrak yang belum dibayarkan.

Penyedia, konsultan pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan tim pemeriksa menyepakati hasil perhitungan kedua nilai tersebut.

Dinas PUPR Catat Kelebihan Pembayaran Terbesar

Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi tersebar pada tiga SKPK. Dinas PUPR mencatat nilai terbesar, yakni Rp435.573.323,95.

Berikut rincian kelebihan pembayaran pada 14 paket pekerjaan:

  1. Dinas PUPR sebesar Rp435.573.323,95.
  2. Dinas Kesehatan sebesar Rp6.838.485,02.
  3. Disdikbud sebesar Rp2.445.831,00.

Total kelebihan pembayaran mencapai Rp444.857.639,97. Selain nilai tersebut, pemeriksa juga mencatat potensi kelebihan pembayaran pada tiga paket pekerjaan di dua SKPK.

Rinciannya, Dinas PUPR sebesar Rp611.571,60 dan Disdikbud sebesar Rp13.725.494,40. Dengan demikian, total potensi kelebihan pembayaran mencapai Rp14.337.066,00.

Dinas PUPR Belum Menerima Denda Keterlambatan Rp36,88 Juta

Temuan lain berkaitan dengan pekerjaan lanjutan pembangunan Jembatan Gampong Jawa–Gampong Baro, Kecamatan Idi Rayeuk. Dinas PUPR mengerjakan proyek tersebut melalui CV Plg dengan nilai kontrak Rp5.849.626.000,00.

Kontrak Nomor 21/SP/BM-DOKA/PUPR-AT/IX/2025 tertanggal 17 September 2025 menetapkan masa pelaksanaan selama 103 hari kalender, mulai 20 September hingga 31 Desember 2025.

CV Plg menerima uang muka 20 persen atau Rp1.169.925.200,00 pada 26 September 2025. Namun, hingga 19 November 2025, realisasi pekerjaan baru mencapai 8,35 persen. Capaian tersebut tertinggal 24,14 persen dari rencana sebesar 32,49 persen.

Kondisi itu mendorong PPK menggelar Show Cause Meeting (SCM) pada 19 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, CV Plg menyanggupi melanjutkan pekerjaan dan mempercepat realisasi fisik.

Namun, bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir November 2025 menghambat pelaksanaan proyek. PPK kemudian memberikan tambahan waktu 90 hari kalender hingga 31 Maret 2026 tanpa denda melalui adendum kontrak.

Keterlambatan masih berlanjut pada Maret 2026. PPK menerbitkan Surat Peringatan I pada 2 Maret dan Surat Peringatan II pada 16 Maret 2026. Saat itu, keterlambatan pekerjaan masing-masing tercatat 29,721 persen dan 45,03 persen.

Pada 25 Maret 2026, CV Plg meminta tambahan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dan menyatakan kesediaannya membayar denda keterlambatan. PPK kemudian memberikan tambahan waktu hingga 29 Juni 2026 dengan ketentuan denda sebesar 1/1.000 dari harga kontrak sebelum PPN.

Namun, pada 7 April 2026, CV Plg menyatakan tidak sanggup melanjutkan pekerjaan dan bersedia menerima pemutusan kontrak. PPK kemudian menerbitkan Surat Peringatan III sekaligus surat pemutusan kontrak pada 21 April 2026.

Pemeriksaan menghitung kekurangan penerimaan denda keterlambatan untuk periode 1–7 April 2026 sebesar Rp36.889.538,07. Penyedia, PPK, dan tim pemeriksa menyepakati nilai denda tersebut.

RSUD ZM Belum Mengenakan Denda Rp80,21 Juta

Temuan berikutnya muncul pada dua paket pengadaan alat kesehatan ruang bedah di RSUD ZM. Pemeriksaan dokumen menemukan perbedaan antara waktu penyelesaian pekerjaan dan tanggal yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

PPK mengakui pihak rumah sakit keliru menerima hasil pekerjaan dan melakukan pembayaran. Tim penerima hasil pekerjaan belum memahami spesifikasi barang yang dipesan sehingga menganggap kedua pengadaan telah selesai.

RSUD ZM membayar kedua kontrak pada Oktober 2025. Namun, pemeriksaan fisik kemudian menemukan pengadaan Craniotomy Set Bedah Saraf belum lengkap. Sejumlah komponennya baru tiba di rumah sakit pada 17 November 2025.

Pemeriksa juga menemukan pengadaan Bor Elan 4 Bedah Saraf tidak sesuai dengan barang yang tercantum dalam kontrak. Setelah berkoordinasi dengan dokter spesialis pengusul, PPK mengetahui bahwa alat tersebut bukan barang yang dipesan.

PPK kemudian berkomunikasi dengan penyedia. Penyedia akhirnya mengirimkan alat yang sesuai dan barang tersebut tiba pada 12 Desember 2025.

Atas keterlambatan penyelesaian kedua pengadaan tersebut, RSUD ZM belum mengenakan denda kepada PT MFI sebesar Rp80.217.146,65. Penyedia, PPK, dan tim pemeriksa telah menyepakati hasil perhitungan denda tersebut.

Total Kelebihan Pembayaran dan Denda Mencapai Rp576 Juta

Secara keseluruhan, pemeriksaan mencatat empat kelompok permasalahan dalam realisasi Belanja Modal. Pertama, kelebihan pembayaran atas 14 paket pekerjaan sebesar Rp444.857.639,97.

Kedua, terdapat potensi kelebihan pembayaran pada tiga paket pekerjaan sebesar Rp14.337.066,00. Ketiga, pemerintah daerah belum menerima denda keterlambatan proyek Jembatan Gampong Jawa–Gampong Baro sebesar Rp36.889.538,07.

Keempat, RSUD ZM belum menerima denda keterlambatan pengadaan alat kesehatan dari PT MFI sebesar Rp80.217.146,65.

Dengan demikian, akumulasi kelebihan pembayaran, potensi kelebihan pembayaran, dan kekurangan penerimaan denda mencapai Rp576.201.391,69. Namun, nilai lebih saji akun Belanja Modal dalam LRA tercatat sebesar Rp444.857.639,97, sesuai nilai kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang telah dibayar.

Pemeriksaan mengidentifikasi lemahnya pengendalian anggaran oleh kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai salah satu penyebab. Selain itu, PPK belum cermat mengendalikan kontrak dan memastikan kesesuaian pekerjaan sebelum membayar penyedia.

Pemkab Aceh Timur Sepakat Menindaklanjuti Temuan

Pemkab Aceh Timur melalui Kepala Dinas PUPR, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Plt. Kepala Disdikbud, dan Direktur RSUD ZM menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan. Mereka juga menyatakan akan menindaklanjuti temuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemeriksa merekomendasikan kepada Bupati Aceh Timur agar memerintahkan pejabat terkait memulihkan keuangan daerah melalui langkah-langkah berikut:

  1. Kepala Dinas PUPR, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, dan Plt. Kepala Disdikbud memproses serta menyetorkan kelebihan pembayaran Rp444.857.639,97 ke Kas Daerah. Rinciannya, Dinas PUPR Rp435.573.323,95, Dinas Kesehatan Rp6.838.485,02, dan Disdikbud Rp2.445.831,00.
  2. Kepala Dinas PUPR dan Kepala Disdikbud memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran Rp14.337.066,00 pada pembayaran termin pekerjaan berikutnya.
  3. Kepala Dinas PUPR memproses dan menyetorkan denda keterlambatan proyek jembatan sebesar Rp36.889.538,07 ke Kas Daerah.
  4. Direktur RSUD ZM memproses dan menyetorkan denda keterlambatan pengadaan alat kesehatan sebesar Rp80.217.146,65 ke Kas Daerah.

Rekomendasi tersebut menekankan pentingnya pengendalian kontrak dan pemeriksaan hasil pekerjaan sebelum pembayaran. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mencegah pembayaran yang tidak sesuai prestasi pekerjaan sekaligus memastikan penyedia memenuhi kewajiban kontraknya.

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh Nomor 23.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/08/2026 tanggal 3 Agustus 2026.

Nawra Karya Mandiri - jual beli limbah logam