Jasa Pembuatan website terpercaya DPP ARMADA

Belanja Hibah Aceh Timur Rp44 Miliar Disorot, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bermasalah

Belanja Hibah Aceh Timur Rp44 Miliar Disorot, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bermasalah

ACEH TIMUR – Pengelolaan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2025 belum sepenuhnya memenuhi ketentuan. Pemeriksaan menemukan persoalan dalam perencanaan, penyaluran, hingga pertanggungjawaban dana hibah pada sejumlah organisasi perangkat daerah.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2025, Pemkab Aceh Timur menganggarkan Belanja Hibah sebesar Rp44.531.827.234,00. Realisasinya mencapai Rp44.066.910.985,00 atau 98,96 persen.

Pemasangan iklan murah

Pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban pada Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak), Sekretariat Daerah (Setda), Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora), Dinas Syariat Islam (DSI), serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menemukan empat persoalan utama.

Disbunnak Salurkan Hibah Rp749,52 Juta kepada Perorangan

Salah satu persoalan muncul dalam penyaluran hibah pada Disbunnak. Pemeriksaan menemukan realisasi belanja hibah sebesar Rp749.527.000,00 untuk pengadaan itik petelur, kambing betina lokal, kambing jantan lokal, pakan itik petelur, dan obat-obatan ternak.

Namun, Disbunnak menyerahkan bantuan tersebut kepada individu atau perorangan, bukan kepada organisasi kemasyarakatan berbadan hukum.

Padahal, Pasal 5 Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 7.A Tahun 2021 mengatur bahwa pemerintah kabupaten dapat memberikan hibah kepada sejumlah pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial di lingkungan Pemkab Aceh Timur.

Setda Anggarkan Hibah Rp200 Juta Tanpa Perencanaan Awal

Persoalan berikutnya terjadi pada penganggaran hibah kepada instansi vertikal melalui Sekretariat Daerah. Pada 2025, Setda menganggarkan Rp200 juta dan merealisasikan Rp199.206.150,00.

Dana tersebut digunakan untuk membeli perlengkapan rumah dinas Polres Aceh Timur dan rumah dinas Kapolres Aceh Timur. Barang yang dibeli antara lain tempat tidur, kasur, televisi pintar, pendingin ruangan, kulkas, mesin cuci, dan dispenser.

Hasil pemeriksaan riwayat penganggaran melalui aplikasi SIPD menunjukkan bahwa alokasi hibah tersebut tidak tercantum sejak tahap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), maupun APBK awal Tahun 2025.

Pemerintah daerah baru memasukkan anggaran Rp200 juta tersebut pada tahap APBK Pergeseran. Dengan demikian, penganggaran hibah kepada instansi vertikal melalui Setda tidak mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dokumen KUA-PPAS yang ditetapkan pada 12 Agustus 2024 mencatat anggaran Belanja Hibah Pemkab Aceh Timur Tahun 2025 sebesar Rp20.612.904.900,00. Jumlah itu terdiri atas hibah kepada instansi vertikal Rp11,5 miliar dan hibah lainnya Rp9.112.904.900,00.

Pada tahap tersebut, anggaran hibah kepada instansi vertikal hanya tercantum pada Dinas PUPR sebesar Rp11,5 miliar. Sementara itu, alokasi Rp200 juta pada Setda belum tercantum.

Setelah APBK Pergeseran pada 5 Mei 2025, anggaran hibah kepada instansi vertikal berubah menjadi Rp6.262.324.000,00. Rinciannya, Dinas PUPR sebesar Rp6.062.324.000,00 dan Setda sebesar Rp200 juta.

Persidi dan PS Peureulak Raya Terima Hibah Berulang

Pemeriksaan pada Disparpora juga menemukan pemberian hibah berulang kepada dua organisasi sepak bola selama tiga tahun anggaran berturut-turut.

Persatuan Sepak Bola Idi (Persidi) menerima hibah sebesar Rp500 juta, Rp800 juta, dan Rp500 juta. Sementara itu, PS Peureulak Raya menerima Rp500 juta setiap tahun selama periode yang sama.

Berdasarkan keterangan Bidang Perencanaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Disparpora, kedua organisasi mengajukan proposal langsung kepada Bupati Aceh Timur.

Selanjutnya, Bupati mendisposisikan proposal tersebut kepada operator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memasukkan usulan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Disparpora kemudian menjalankan tugas penyaluran dana hibah.

Mekanisme tersebut membuat Disparpora tetap menganggarkan hibah kepada kedua organisasi sepak bola pada Tahun Anggaran 2025.

Tiga Penerima Terlambat Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban

Pemeriksaan juga menemukan keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban hibah pada DSI dan Bakesbangpol.

Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 7.A Tahun 2021 menetapkan batas penyampaian laporan pertanggungjawaban hibah kepada Bupati paling lambat 10 Januari pada tahun anggaran berikutnya, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan batas waktu lain.

Namun, dokumen tanda terima menunjukkan tiga penerima hibah menyampaikan laporan melewati batas waktu 10 Januari 2026.

Rinciannya sebagai berikut:

  1. Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) melalui Bakesbangpol menyampaikan laporan pada 26 Januari 2026. Nilai hibah Rp150 juta dengan realisasi Rp149.470.000,00.
  2. Legiun Veteran Republik Indonesia melalui Bakesbangpol menyampaikan laporan pada 27 Januari 2026. Nilai hibah dan realisasinya masing-masing Rp30 juta.
  3. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kecamatan Peureulak Timur melalui DSI menyampaikan laporan pada 14 Juli 2026. Nilai hibah Rp60 juta dengan realisasi Rp4.800.000,00.

Keterlambatan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian penyampaian laporan pertanggungjawaban pada dua SKPK belum berjalan sesuai ketentuan.

Pengelolaan Hibah Belum Sepenuhnya Transparan dan Akuntabel

Secara keseluruhan, pemeriksaan menilai persoalan tersebut berisiko menghambat pencapaian tujuan pemberian hibah. Dana hibah seharusnya mendukung percepatan pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik.

Selain itu, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan hibah belum sepenuhnya menunjukkan transparansi serta akuntabilitas penggunaan dana.

Pemeriksaan mengidentifikasi beberapa penyebab. Pertama, TAPD belum memadai dalam mengendalikan penganggaran hibah kepada instansi vertikal agar konsisten dengan RKPD dan KUA-PPAS.

Kedua, Sekretaris Daerah, Kepala Disparpora, Kepala Disbunnak, Kepala Bakesbangpol, dan Kepala DSI selaku Pengguna Anggaran (PA) belum optimal mengendalikan kegiatan hibah yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Ketiga, PPTK pada SKPK terkait belum cermat mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Pemkab Aceh Timur Sepakat Menindaklanjuti Temuan

Pemkab Aceh Timur melalui Plt. Sekretaris Daerah, Kepala Disparpora, Kepala Disbunnak, Kepala Bakesbangpol, dan Kepala DSI menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan. Mereka juga menyatakan akan menindaklanjuti temuan tersebut.

Atas persoalan itu, pemeriksa merekomendasikan kepada Bupati Aceh Timur agar memerintahkan pejabat terkait melakukan sejumlah perbaikan.

Pertama, Plt. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD harus memastikan penganggaran hibah kepada instansi vertikal mematuhi dokumen RKPD dan KUA-PPAS.

Kedua, kepala SKPK terkait harus meningkatkan pengendalian atas belanja hibah yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Ketiga, kepala SKPK harus menginstruksikan PPTK agar lebih cermat melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh Nomor 23.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/08/2026 tanggal 3 Agustus 2026.

Nawra Karya Mandiri - jual beli limbah logam