JAKARTA — Polri terus mengembangkan layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) melalui integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Polri juga menyiapkan konsep pencetakan SKCK secara mandiri yang ditargetkan mulai dikembangkan pada 2027.
Pembahasan transformasi layanan tersebut berlangsung melalui Focus Group Discussion (FGD) dan penandatanganan Joint Commitment bertajuk Transformasi Ekosistem Tata Kelola Layanan SKCK Terintegrasi dalam Mendukung Integrasi Pelayanan Publik Nasional Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Direktur Keamanan Khusus Baintelkam Polri Brigjen Pol. Antonius Dwi Hendro Sunarko menjelaskan bahwa Polri mengarahkan layanan SKCK dari sekadar digitalisasi menuju sistem yang terintegrasi.
Menurut Antonius, transformasi tersebut mencakup keterhubungan data, keselarasan proses bisnis, interoperabilitas antarsistem, serta kolaborasi antara kementerian dan lembaga.
Data SKCK Terhubung dengan Sejumlah Instansi
Polri telah mengembangkan layanan SKCK berbasis digital sejak 2025. Sistem tersebut kini terhubung dengan sejumlah basis data, antara lain Dukcapil, Ditjen Imigrasi, Bareskrim, dan BPJS.
Polri akan terus memperluas konektivitas tersebut agar layanan SKCK dapat terintegrasi dengan lebih banyak kementerian dan lembaga.
Integrasi data ini bertujuan menyederhanakan proses pelayanan sekaligus meningkatkan transparansi dan kemudahan bagi masyarakat.
Uji Coba Cetak SKCK Mandiri
Polri juga menyiapkan konsep pencetakan SKCK secara mandiri. Melalui konsep ini, pemohon tidak perlu datang ke kantor polisi hanya untuk mencetak dokumen.
Pemohon nantinya dapat menggunakan aplikasi SKCK online dan barcode yang dihasilkan sistem untuk mencetak dokumen di lokasi yang telah tersedia.
Saat ini, Polri masih menguji konsep tersebut dengan menggunakan 10 mesin di Jakarta. Polri menargetkan pengembangan konsep cetak mandiri mulai 2027 dengan mempertimbangkan kesiapan jaringan, infrastruktur, keamanan sistem, dan aspek teknis lainnya.
Libatkan Sejumlah Kementerian dan Lembaga
FGD transformasi layanan SKCK turut melibatkan sejumlah instansi, antara lain BPJS, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian PANRB.
Kegiatan tersebut kemudian berlanjut dengan penandatanganan Joint Commitment sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat integrasi tata kelola layanan SKCK.
Polri menargetkan transformasi tersebut dapat menghadirkan layanan SKCK yang lebih mudah, cepat, transparan, aman, dan terintegrasi dengan ekosistem pelayanan publik nasional.
