ACEH TIMUR – Pembayaran honorarium narasumber, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan Sekretariat TPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2025 menyisakan sejumlah persoalan. Hasil pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian pembayaran dengan ketentuan yang berlaku.
Nilai kelebihan pembayaran yang harus diproses untuk pengembalian mencapai Rp108.202.300. Selain itu, terdapat pembayaran honorarium narasumber yang membebani keuangan daerah sebesar Rp10.800.000.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2025, Pemkab Aceh Timur menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp379.613.893.054. Pemerintah daerah merealisasikan anggaran tersebut sebesar Rp360.520.907.771,92 atau 94,97 persen.
Dari total realisasi tersebut, Belanja Honorarium mencapai Rp10.028.775.000.
Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban dan formulir rekapitulasi menemukan dua kelompok permasalahan. Keduanya berkaitan dengan pembayaran honorarium narasumber serta honorarium TPK dan Sekretariat TPK.
Empat SKPK Bermasalah dalam Pembayaran Honorarium Narasumber
Pemeriksaan secara uji petik menemukan pembayaran honorarium narasumber pada empat SKPK sebesar Rp102.481.650 yang tidak sesuai dengan jam pelaksanaan materi.
Dari jumlah tersebut, Pemkab Aceh Timur telah menyetorkan Rp6.872.350 ke Kas Daerah. Namun, masih terdapat sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp95.609.300 pada tiga SKPK.
Selain persoalan tersebut, pemeriksaan juga menemukan ketidaksesuaian pembayaran honorarium narasumber pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Kasus ini berkaitan dengan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan e-BMD di Kota Depok. BKPSDM membayar dua narasumber dari LPPIA UI sebesar Rp39.600.000 untuk 44 Orang Jam (OJ).
Namun, BKPSDM tidak memiliki dokumen pendukung yang memadai. Dokumen yang tidak tersedia meliputi undangan, susunan acara (rundown), dan daftar hadir peserta bimtek.
BKPSDM hanya menunjukkan Surat Permintaan Narasumber kepada Ketua LPPIA UI Nomor 890/5542 tertanggal 3 November 2025.
Sementara itu, dokumentasi foto peserta menunjukkan kegiatan berlangsung selama empat hari. Bimtek tersebut berlangsung pada 4 hingga 7 November 2025 dengan delapan OJ setiap hari.
Dengan demikian, kegiatan tersebut hanya mencakup 32 OJ, bukan 44 OJ sebagaimana dasar pembayaran.
Perhitungan pemeriksaan menunjukkan nilai honorarium yang sesuai hanya sebesar Rp28.800.000. Artinya, pembayaran tersebut menimbulkan beban keuangan daerah sebesar Rp10.800.000.
Honorarium TPK dan Sekretariat TPK Dibayar Enam Bulan
Permasalahan berikutnya berkaitan dengan pembayaran honorarium TPK dan Sekretariat TPK pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).
BPKD membayar honorarium tim penyusun standar satuan harga, standar biaya umum, harga satuan pekerjaan, dan analisis standar belanja berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 030/239/2025 tanggal 21 Mei 2025.
Keputusan tersebut menjadi dasar pembayaran honorarium selama enam bulan.
Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa TPK hanya menjalankan tugas selama lima bulan.
Akibatnya, pembayaran untuk satu bulan yang tidak sesuai masa kerja menimbulkan kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp12.593.000.
Kelebihan Pembayaran dan Lebih Saji Belanja Daerah
Dua kelompok permasalahan tersebut menimbulkan beberapa dampak terhadap keuangan daerah.
Pertama, kelebihan pembayaran honorarium narasumber pada tiga SKPK mencapai Rp95.609.300.
Kedua, pembayaran honorarium TPK dan Sekretariat TPK pada BPKD menimbulkan kelebihan sebesar Rp12.593.000.
Ketiga, pembayaran honorarium narasumber pada BKPSDM membebani keuangan daerah sebesar Rp10.800.000.
Selain itu, pemeriksaan mencatat lebih saji akun Belanja Barang dan Jasa dalam LRA sebesar Rp115.074.650.
Angka lebih saji tersebut berasal dari penjumlahan pembayaran honorarium narasumber sebesar Rp102.481.650 dan kelebihan pembayaran honorarium TPK serta Sekretariat TPK sebesar Rp12.593.000.
Sementara itu, total kelebihan pembayaran yang harus diproses untuk pengembalian ke Kas Daerah mencapai Rp108.202.300.
Pengawasan Kepala SKPK dan Verifikasi Keuangan Perlu Diperbaiki
Hasil pemeriksaan mengidentifikasi dua faktor penyebab permasalahan tersebut.
Pertama, Kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran (PA) kurang cermat mengawasi pembayaran honorarium narasumber.
Kedua, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) kurang cermat memverifikasi belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan.
Selain itu, pejabat terkait juga perlu meningkatkan ketelitian dalam memeriksa pembayaran honorarium TPK dan Sekretariat TPK.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemeriksaan dokumen pendukung sebelum bendahara mencairkan pembayaran honorarium.
Lima SKPK Sepakat Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan
Menanggapi permasalahan tersebut, lima pimpinan SKPK terkait menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan.
Mereka terdiri atas Kepala BPKD, Kepala BKPSDM, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), serta Kepala Dinas Syariat Islam.
Selanjutnya, para pimpinan SKPK tersebut menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati Aceh Timur Diminta Proses Pengembalian Rp108 Juta
Atas permasalahan tersebut, Bupati Aceh Timur mendapat rekomendasi untuk memerintahkan Kepala SKPK terkait melakukan sejumlah langkah perbaikan.
Pertama, Kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran harus meningkatkan pengawasan terhadap pembayaran honorarium narasumber.
Kedua, Pejabat Penatausahaan Keuangan harus lebih cermat memverifikasi belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, serta pembayaran honorarium TPK dan Sekretariat TPK.
Ketiga, Kepala SKPK terkait harus memproses kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp108.202.300 sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selanjutnya, para pihak terkait harus menyetorkan dana tersebut ke Kas Daerah.
Rekomendasi tersebut menekankan pentingnya pengawasan dan ketelitian dalam penggunaan anggaran. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu memperkuat verifikasi dokumen agar pembayaran honorarium sesuai dengan kegiatan dan masa kerja yang sebenarnya.
Temuan ini bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Aceh Nomor 23.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/08/2026 tertanggal 3 Agustus 2026.















