ACEH TIMUR – Pengelolaan proyek jasa konsultansi dan pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2025 menghadapi sejumlah persoalan. Pemeriksaan menemukan kelebihan pembayaran pada empat paket jasa konsultansi DP3AKB dan delapan paket pemeliharaan Disparpora.
Total kelebihan pembayaran dari kedua perangkat daerah tersebut mencapai Rp120.936.903,16. Persoalan ini mencakup pekerjaan pengawasan konsultan yang tidak terlaksana serta kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan fisik.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2025, Pemkab Aceh Timur menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp379.613.893.054. Pemerintah daerah merealisasikan anggaran tersebut sebesar Rp360.520.907.771,92 atau 94,97 persen.
Dari jumlah tersebut, realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi mencapai Rp4.180.331.158. Sementara itu, Belanja Pemeliharaan mencapai Rp16.258.506.217,40.
Pemeriksaan secara uji petik mencakup enam paket jasa konsultansi dan sepuluh paket pemeliharaan. Hasilnya, pemeriksa menemukan permasalahan pada dua perangkat daerah.
Empat Paket Jasa Konsultansi DP3AKB Bermasalah
Pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban dan keterangan PPK serta PPTK DP3AKB mengungkap pekerjaan pengawasan yang tidak dilaksanakan konsultan.
Nilai pekerjaan tersebut mencapai Rp12.800.000.
Dalam keterangannya, PPK menjelaskan bahwa pihak dinas mengambil alih pengawasan secara langsung. PPK, PPTK, dan beberapa pegawai DP3AKB melakukan pengawasan melalui perjalanan dinas dalam daerah.
Artinya, dinas menjalankan fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab konsultan. Namun, pembayaran jasa konsultansi tetap berjalan meskipun konsultan tidak melaksanakan pekerjaan tersebut.
Pemeriksaan merinci kelebihan pembayaran pada empat paket pekerjaan yang melibatkan CV AGC.
Berikut rincian masing-masing paket:
- Pengawasan Rehabilitasi dan Pengembangan Balai Penyuluhan KB Indra Makmur sebesar Rp3.200.000.
- Pengawasan Rehabilitasi dan Pengembangan Balai Penyuluhan KB Ranto Peureulak sebesar Rp3.200.000.
- Pengawasan Rehabilitasi dan Pengembangan Balai Penyuluhan KB Banda Alam sebesar Rp3.200.000.
- Pengawasan Rehabilitasi dan Pengembangan Balai Penyuluhan KB Simpang Ulim sebesar Rp3.200.000.
Setiap paket memiliki nilai pembayaran Rp3.700.000. Sementara itu, pemeriksaan hanya memperhitungkan nilai pekerjaan sebesar Rp500.000 untuk setiap paket.
Dengan demikian, setiap paket menimbulkan kelebihan pembayaran Rp3.200.000. Jika dijumlahkan, totalnya mencapai Rp12.800.000.
Delapan Paket Pemeliharaan Disparpora Kekurangan Volume
Selain DP3AKB, pemeriksaan fisik juga menemukan persoalan pada delapan paket pemeliharaan Disparpora.
Tim pemeriksa menemukan pembayaran yang melampaui prestasi fisik pekerjaan. Selain itu, beberapa bagian pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi dalam kontrak.
Total kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi mencapai Rp108.136.903,16. Nilai tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Penyedia telah menerima pembayaran lunas untuk seluruh delapan paket pekerjaan tersebut. Namun, hasil pemeriksaan fisik menunjukkan nilai pekerjaan yang tidak sesuai kontrak.
Dalam menghitung kelebihan pembayaran, penyedia, konsultan pengawas, PPK, dan tim pemeriksa menyepakati nilai sebesar Rp108.136.903,16.
Total Kelebihan Pembayaran Mencapai Rp120,9 Juta
Kedua perangkat daerah tersebut mencatat kelebihan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:
- Jasa konsultansi DP3AKB sebesar Rp12.800.000.
- Pemeliharaan Disparpora sebesar Rp108.136.903,16.
Jika dijumlahkan, total kelebihan pembayaran mencapai Rp120.936.903,16.
Selain itu, pemeriksaan mencatat lebih saji akun Belanja Barang dan Jasa dalam LRA dengan nilai yang sama, yakni Rp120.936.903,16.
Pengawasan Kontrak dan Pemeriksaan Fisik Perlu Diperkuat
Pemeriksaan mengidentifikasi tiga faktor utama yang memicu permasalahan tersebut.
Pertama, Kepala DP3AKB dan Kepala Disparpora selaku Pengguna Anggaran (PA) perlu meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan.
Kedua, PPK perlu memperketat pengendalian kontrak. PPK harus memastikan penyedia memenuhi volume dan spesifikasi pekerjaan sebelum pemerintah daerah mencairkan pembayaran.
Ketiga, pemerintah daerah perlu membangun mekanisme pemeriksaan yang efektif terhadap dokumen tagihan Mutual Check (MC).
Selain itu, PPK harus mencocokkan dokumen MC dengan prestasi fisik dan spesifikasi teknis di lapangan. Langkah ini penting agar setiap pembayaran memiliki dasar pekerjaan yang benar.
DP3AKB dan Disparpora Sepakat Menindaklanjuti Temuan
Kepala DP3AKB dan Kepala Disparpora menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan tersebut.
Kedua pimpinan perangkat daerah itu juga menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh permasalahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati Aceh Timur Diminta Memerintahkan Pengembalian Rp120,9 Juta
Atas permasalahan tersebut, pemeriksa merekomendasikan kepada Bupati Aceh Timur agar memerintahkan kedua kepala perangkat daerah memproses pengembalian kelebihan pembayaran.
Pertama, Kepala DP3AKB harus mengurus pengembalian kelebihan pembayaran jasa ko















