ACEH TIMUR – Penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Aceh Timur menyisakan persoalan. Pemeriksaan menemukan kekurangan volume pengadaan barang dan jasa pada empat sekolah dengan nilai mencapai Rp36.765.352,00.
Temuan tersebut muncul dari pemeriksaan terhadap realisasi belanja Dana BOSP dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025. Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa Dana BOSP sebesar Rp82.230.392.000,00 dan merealisasikan Rp82.177.729.000,00 atau 99,94 persen.
Pemeriksaan Menemukan Kekurangan Volume di Empat Sekolah
Pemeriksaan secara uji petik menyasar tiga SD negeri dan tiga SMP negeri di Kabupaten Aceh Timur. Keenam sekolah tersebut meliputi SDN 1 Peureulak, SDN 5 Idi, SDN Peudawa Puntong, SMPN 1 Peudawa, SMPN 2 Simpang Ulim, dan SMPN 1 Julok.
Hasil pemeriksaan terhadap RKAS, dokumen pertanggungjawaban, serta bukti keberadaan barang menunjukkan ketidaksesuaian antara realisasi pengadaan dan dokumen pembayaran. Sejumlah sekolah mencantumkan bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan barang dan jasa yang mereka adakan.
Keterangan kepala sekolah juga menguatkan temuan tersebut. Mereka mengakui bahwa sekolah tidak melaksanakan pengadaan sesuai dengan bukti pembayaran yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban.
SMPN 1 Peudawa dan Tiga Sekolah Lainnya Tercatat Bermasalah
Pemeriksaan mencatat kekurangan volume pengadaan barang dan jasa pada empat satuan pendidikan. Nilai ketidaksesuaian tersebut mencapai Rp36.765.352,00.
Berikut rincian nilai kekurangan volume pada masing-masing sekolah:
- SMPN 1 Peudawa sebesar Rp6.000.000,00.
- SMPN 1 Julok sebesar Rp2.790.352,00.
- SDN 1 Peureulak sebesar Rp15.000.000,00.
- SDN 5 Idi sebesar Rp12.975.000,00.
Dengan demikian, SDN 1 Peureulak mencatat nilai kekurangan volume terbesar, disusul SDN 5 Idi. Sementara itu, SMPN 1 Julok memiliki nilai temuan paling rendah.
Kelebihan Pembayaran Membuat LRA Lebih Saji
Ketidaksesuaian pengadaan tersebut menimbulkan dua dampak terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pertama, empat satuan pendidikan menerima kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa Dana BOSP sebesar Rp36.765.352,00.
Kedua, kondisi tersebut menyebabkan akun Belanja Barang dan Jasa dalam LRA Pemkab Aceh Timur mengalami lebih saji dengan nilai yang sama, yakni Rp36.765.352,00.
Temuan ini berkaitan dengan ketidakpatuhan kepala satuan pendidikan dan bendahara Dana BOSP terhadap ketentuan penggunaan dana. Keduanya tidak memastikan kesesuaian antara pelaksanaan pengadaan, bukti pembayaran, dan dokumen pertanggungjawaban.
Pemkab Aceh Timur Sepakat Menindaklanjuti Temuan
Pemkab Aceh Timur melalui Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan. Pemerintah daerah juga menyatakan akan menindaklanjuti temuan tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Bupati Aceh Timur mendapat rekomendasi untuk memerintahkan Plt. Kepala Disdikbud menginstruksikan seluruh kepala satuan pendidikan agar mematuhi ketentuan penggunaan Dana BOSP.
Selain itu, kepala satuan pendidikan harus memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka juga harus menyetorkan dana sebesar Rp36.765.352,00 ke Kas Daerah untuk selanjutnya diteruskan ke Kas Negara.
Dana BOSP sendiri merupakan dana alokasi khusus nonfisik yang membantu satuan pendidikan membiayai kebutuhan operasional nonpersonalia. Karena itu, setiap sekolah harus merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan penggunaannya melalui aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sesuai ketentuan.
Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh Nomor 23.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/08/2026 tanggal 3 Agustus 2026.















