JENEPONTO — Dewan Pimpinan Pusat Aspirasi Rakyat Mandiri dan Berdaulat (DPP ARMADA) mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas dugaan penyimpangan belanja makanan dan minuman rumah jabatan pimpinan DPRD Kabupaten Jeneponto. Desakan ini menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai belanja bermasalah senilai Rp1.067.228.650.
DPP ARMADA menilai persoalan tersebut membutuhkan pemeriksaan hukum yang serius. Karena itu, kepolisian dan kejaksaan perlu menelaah dokumen pemeriksaan BPK, menelusuri aliran dana, serta memeriksa pihak-pihak terkait sesuai kewenangannya.
Selain itu, aparat perlu memastikan apakah persoalan tersebut hanya menyangkut administrasi atau mengandung unsur tindak pidana korupsi. Dengan demikian, proses hukum dapat berjalan berdasarkan bukti, bukan sekadar dugaan maupun opini publik.
DPP ARMADA Minta APH Tidak Mengabaikan Temuan BPK
