Jasa Pembuatan website terpercaya DPP ARMADA
DPRD  

Anggaran Swakelola Sekretariat DPRK Yalimo Rp32 Miliar, Makan dan Minum Capai Rp21,46 Miliar

Anggaran Swakelola Sekretariat DPRK Yalimo Rp32 Miliar, Makan dan Minum Capai Rp21,46 Miliar

YALIMO, NEWSTV.CO.ID – Total pagu anggaran pengadaan melalui mekanisme swakelola pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan, Tahun Anggaran 2026 tercatat sekitar Rp32,01 miliar. Dari keseluruhan anggaran tersebut, alokasi untuk kebutuhan makan dan minum mencapai Rp21,46 miliar atau sekitar 67,05 persen.

Data tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada satuan kerja Sekretariat DPRK Yalimo dengan ID Satker 371522.

Pemasangan iklan murah
Anggaran Swakelola Sekretariat DPRK Yalimo Rp32 Miliar, Makan dan Minum Capai Rp21,46 Miliar
Anggaran Swakelola Sekretariat DPRK Yalimo Rp32 Miliar, Makan dan Minum Capai Rp21,46 Miliar

Berdasarkan rekapitulasi sementara terhadap 88 item pengadaan swakelola yang ditampilkan dalam SiRUP, total pagu anggaran mencapai Rp32.017.209.800.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 47 item berkaitan dengan kebutuhan makan dan minum dengan akumulasi anggaran Rp21.466.700.000.

Sementara itu, 41 item lainnya memiliki total pagu sekitar Rp10.550.509.800 untuk berbagai kebutuhan kegiatan, administrasi, pemeliharaan, dan penunjang pemerintahan.

Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa anggaran makan dan minum mengambil porsi sekitar 67,05 persen dari keseluruhan pagu pengadaan swakelola yang tercantum dalam rekapitulasi.

Anggaran Konsumsi Mendominasi Pagu Swakelola

Berdasarkan pengelompokan nama paket, anggaran makan dan minum Sekretariat DPRK Yalimo terbagi menjadi tiga kategori.

Pertama, paket Biaya Makan Minum Tradisional sebanyak 12 item dengan total pagu Rp14.315.000.000.

Kedua, paket Makan dan Minuman Rapat sebanyak 34 item dengan total pagu Rp6.801.750.000.

Ketiga, paket Makan Minum Jamuan Tamu Pemda sebanyak satu item dengan pagu Rp349.950.000.

Dengan demikian, terdapat 47 item yang berkaitan dengan kebutuhan konsumsi dengan total anggaran Rp21.466.700.000.

Jika dibandingkan dengan keseluruhan pagu swakelola sebesar Rp32.017.209.800, alokasi konsumsi tersebut mencapai sekitar 67,05 persen.

Artinya, dari setiap Rp100 anggaran swakelola yang tercantum dalam rekapitulasi, sekitar Rp67 dialokasikan untuk kebutuhan makan dan minum.

Angka tersebut menjadi informasi penting dalam melihat komposisi perencanaan belanja Sekretariat DPRK Yalimo Tahun Anggaran 2026.

Sejumlah Paket Makan dan Minum Bernilai Miliaran Rupiah

Dalam daftar RUP Swakelola, terdapat sejumlah paket konsumsi dengan nilai anggaran cukup besar.

Pada kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD, misalnya, tercantum paket Biaya Makan Minum Tradisional dengan pagu Rp4.050.000.000.

Selanjutnya, kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD memiliki paket Biaya Makan Minum Tradisional sebesar Rp2.700.000.000.

Nilai yang sama juga tercantum pada kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, yakni Rp2.700.000.000.

Sementara itu, pada kegiatan Layanan Administrasi DPRD, terdapat paket Makan dan Minuman Rapat dengan pagu Rp2.880.000.000 dan paket lainnya sebesar Rp1.200.000.000.

Selain paket bernilai miliaran rupiah, terdapat sejumlah paket konsumsi dengan nilai puluhan hingga ratusan juta rupiah yang tersebar dalam berbagai kegiatan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan konsumsi tidak hanya berada pada satu kegiatan, tetapi tersebar pada beberapa program dan fungsi Sekretariat DPRK.

Memahami Mekanisme Pengadaan Melalui Swakelola

Anggaran tersebut tercantum dalam RUP melalui mekanisme swakelola. Karena itu, penting untuk memahami bahwa swakelola memiliki tata cara, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pertanggungjawaban tersendiri.

Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, swakelola merupakan cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

Peraturan tersebut telah mengalami perubahan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.

Dalam ketentuannya, swakelola dibagi menjadi empat tipe.

Swakelola Tipe I dilaksanakan oleh instansi pemerintah penanggung jawab anggaran sendiri. Untuk Swakelola Tipe II dilaksanakan oleh instansi pemerintah lain.

Selain itu, Swakelola Tipe III dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan. Dan Swakelola Tipe IV dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.

Setiap tipe memiliki ketentuan tersendiri mengenai penetapan tim, pembagian tugas, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, informasi mengenai tipe swakelola yang digunakan dalam setiap paket menjadi bagian penting untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan anggaran.

Tahapan Pelaksanaan Swakelola Harus Memiliki Dasar yang Jelas

Pengadaan melalui swakelola tidak cukup hanya mencantumkan nama kegiatan dan pagu anggaran dalam SiRUP.

Pelaksanaannya harus melalui tahapan yang sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tahapan tersebut meliputi:

1. Perencanaan kegiatan

Instansi mengidentifikasi kebutuhan, menentukan sasaran, dan menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui swakelola.

2. Persiapan swakelola

Persiapan mencakup penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

3. Pembentukan tim

Penyelenggaraan swakelola melibatkan tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas sesuai tipe swakelola yang digunakan.

4. Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan dilaksanakan berdasarkan rencana, jadwal, RAB, serta ketentuan pelaksanaan sesuai tipe swakelola.

5. Pengawasan

Tim pengawas memeriksa kesesuaian pelaksanaan dengan rencana, termasuk aspek teknis, administrasi, dan penggunaan anggaran.

6. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pelaksana menyusun laporan kegiatan dan penggunaan keuangan. Hasil pekerjaan diserahkan kepada PPK sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan mekanisme tersebut, setiap kegiatan harus memiliki dasar perencanaan, bukti pelaksanaan, dan dokumen pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.

Belanja Makan dan Minum Perlu Didukung Rincian Kebutuhan

Khusus untuk paket makan dan minum, transparansi menjadi penting karena setiap pengeluaran harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas.

Pada kegiatan rapat, misalnya, perencanaan anggaran perlu memperhitungkan jumlah peserta, frekuensi kegiatan, jadwal, lokasi, jenis konsumsi, dan standar harga satuan.

Demikian pula untuk makan minum tradisional, diperlukan penjelasan mengenai bentuk kegiatan, jumlah penerima manfaat, volume kebutuhan, serta dasar penetapan biaya.

Dokumen pendukung seperti Kerangka Acuan Kerja (KAK), RAB, daftar peserta, jadwal kegiatan, bukti pengeluaran, laporan pelaksanaan, dan dokumen pertanggungjawaban merupakan bagian penting dalam pengawasan.

Apabila kegiatan swakelola membutuhkan barang atau jasa dari penyedia, proses pengadaannya juga harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, besarnya pagu anggaran perlu diikuti penjelasan mengenai kebutuhan, metode pelaksanaan, pihak yang bertanggung jawab, dan hasil kegiatan.

Regulasi Mewajibkan Pengelolaan Anggaran Secara Transparan

Pengelolaan anggaran Sekretariat DPRK Yalimo tidak terlepas dari sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk mekanisme swakelola, pembagian tanggung jawab, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pasal 6 mengatur prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 3 ayat (1), mengatur bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Landasan hukum tersebut mempertegas bahwa pengelolaan anggaran pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil kegiatan.

Publik Berhak Mengetahui Peruntukan Anggaran

Dengan total pagu sementara sekitar Rp32,01 miliar, serta alokasi makan dan minum sebesar Rp21,46 miliar atau 67,05 persen, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui dasar perencanaan dan pelaksanaan anggaran tersebut.

Sejumlah informasi yang relevan untuk dibuka kepada publik meliputi tipe swakelola setiap paket, pihak pelaksana, jumlah kegiatan, standar harga, volume kebutuhan, serta realisasi penggunaan anggaran.

Selain itu, informasi mengenai hasil pengawasan dan pertanggungjawaban kegiatan juga penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai peruntukannya.

Sekretariat DPRK Yalimo diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai rincian kebutuhan dan mekanisme pelaksanaan paket-paket tersebut agar masyarakat memperoleh informasi yang lengkap dan berimbang.

Besarnya alokasi anggaran tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran ataupun kerugian keuangan daerah. Penilaian terhadap kewajaran dan kepatuhan penggunaan anggaran harus didasarkan pada dokumen perencanaan, pelaksanaan, bukti pengeluaran, serta hasil pemeriksaan lembaga berwenang.

Pagu Perencanaan Bukan Realisasi Belanja

Data SiRUP merupakan informasi perencanaan pengadaan. Karena itu, total Rp32,01 miliar dan alokasi makan minum Rp21,46 miliar dalam pemberitaan ini tidak dapat langsung disebut sebagai jumlah uang yang telah dibelanjakan.

Untuk mengetahui realisasi sesungguhnya, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan anggaran, laporan realisasi, dokumen pertanggungjawaban, serta hasil pemeriksaan keuangan.

Perbandingan antara pagu dan realisasi juga diperlukan untuk mengetahui apakah seluruh kegiatan dilaksanakan, mengalami perubahan, atau terdapat anggaran yang tidak terserap.

Keterbukaan informasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan publik sekaligus mendorong pengelolaan APBD yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Sumber: Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, RUP Swakelola Sekretariat DPRK Kabupaten Yalimo, Tahun Anggaran 2026, ID Satuan Kerja 371522. Data ditampilkan pada 11 November 2026.

Catatan redaksi: Total pagu Rp32.017.209.800 dan rekapitulasi 88 item merupakan hasil perhitungan sementara berdasarkan tangkapan layar SiRUP yang tersedia. Nilai Rp21.466.700.000 untuk 47 paket konsumsi juga merupakan rekapitulasi sementara, update hari ini, 11 November 2026.

Nawra Karya Mandiri - jual beli limbah logam