MAROS — Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mengajukan pinjaman daerah senilai Rp100 miliar untuk menutup defisit RAPBD 2027 mendapat sorotan dari DPRD Maros.
Pertanyaan tersebut muncul dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD 2027, Senin (14/9/2026).
DPRD meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai sumber pembiayaan, penggunaan dana, dan kemampuan pengembalian pinjaman.
Pendapatan Daerah Maros Capai Rp1,417 Triliun
Dalam rancangan APBD 2027, Pemkab Maros menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp1,417 triliun. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp400,22 miliar dan dana transfer sebesar Rp1,017 triliun.
Sementara itu, rencana belanja daerah mencapai Rp1,517 triliun. Selisih antara pendapatan dan belanja menghasilkan defisit sekitar Rp100 miliar.
Pemkab Maros berencana menutup defisit tersebut melalui skema pinjaman daerah.
DPRD Soroti Ketergantungan Dana Transfer
Juru bicara Fraksi Golkar-Demokrat, Muh Danial, mempertanyakan rencana pinjaman di tengah ketergantungan Maros terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Ia mendorong Pemkab Maros meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengembangan sumber penerimaan, termasuk sektor pajak dan retribusi.
Danial juga meminta pemerintah memastikan belanja operasional memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pinjaman Direncanakan untuk Pengembangan RSUD
Bupati Maros Chaidir Syam menjelaskan bahwa rencana pinjaman tersebut berkaitan dengan penguatan RSUD dr La Palaloi.
Dana pinjaman akan diarahkan untuk pembangunan gedung perawatan dan pengadaan alat kesehatan.
Pemkab Maros masih membahas rencana pembiayaan tersebut bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Pemerintah daerah menyiapkan tenor pengembalian sekitar tiga hingga delapan tahun.
DPRD Minta Skema Pengembalian Diperjelas
Fraksi Golkar-Demokrat juga mempertanyakan perbedaan informasi dalam dokumen RAPBD 2027.
Muh Danial menyebut terdapat pos penerimaan utang Rp100 miliar dan pos pembayaran pokok utang Rp1,5 miliar pada bagian lain dokumen.
Ia meminta Pemkab Maros menjelaskan struktur pembiayaan serta rencana pengembalian pinjaman secara konkret.
Sementara itu, Fraksi PKS-Hanura meminta pemerintah memastikan dana pinjaman digunakan untuk proyek yang jelas dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Pembahasan RAPBD 2027 Berlanjut
Rencana pinjaman daerah masih memerlukan pembahasan bersama DPRD Maros dan proses sesuai ketentuan yang berlaku.
Pembahasan akan mencakup kebutuhan pembiayaan, tujuan penggunaan dana, serta kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembayaran.
