Ada satu pertanyaan yang tidak boleh dibungkam dalam negara hukum: mengapa status hukum seseorang dapat berubah-ubah tanpa penjelasan yang terang kepada publik?
Hari ini tersangka. Esok saksi. Lalu kembali menjadi tersangka.
Perubahan itu mungkin saja memiliki dasar hukum yang sah. Namun, ketika penjelasannya tidak terbuka dan tidak dipahami masyarakat, maka ruang publik akan dipenuhi pertanyaan, bukan kepercayaan.
Kini publik kembali disuguhi pemberitaan mengenai adanya pengakuan atas kepemilikan emas dan uang yang disita. Benar atau tidaknya pengakuan tersebut bukanlah persoalan opini, melainkan persoalan pembuktian di hadapan majelis hakim. Di sanalah fakta diuji, alat bukti dinilai, dan kebenaran hukum ditegakkan.
Hukum tidak boleh berjalan mengikuti gelombang opini. Hukum juga tidak boleh tunduk pada tekanan, kepentingan, atau siapa pun yang memiliki pengaruh. Sebab ketika hukum kehilangan konsistensinya, yang pertama kali runtuh bukanlah sebuah perkara, melainkan kepercayaan rakyat terhadap negara.
Masyarakat tidak membutuhkan tontonan yang membingungkan. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, transparansi, dan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ingatlah, keadilan bukan hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus tampak ditegakkan. Sebab setiap perubahan status hukum yang tidak dijelaskan secara utuh akan selalu melahirkan satu pertanyaan besar: apakah hukum sedang mencari kebenaran, atau sedang mencari pembenaran?
Semoga para penegak hukum tetap berdiri tegak di atas konstitusi, menjaga marwah institusi, dan membuktikan kepada rakyat bahwa hukum di negeri ini tidak pernah berubah hanya karena arah angin berubah ujar asep saefuloh
Salam Hormat, Untuk Aparat penegak Hukum ( APH ) dari Ketua LP.K-P.K Provinsi jawa Barat
Jurnalis
( DEWI )
