JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SBK) dan ketidaksesuaian penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) Tahun Anggaran 2024.
Hasil pemeriksaan menunjukkan 698 debitur SBK terindikasi tidak tepat sasaran. Sementara itu, pemeriksaan terhadap penerima SBUM menemukan persoalan keterhunian, kelayakan rumah, fasilitas perumahan, hingga perpindahan kepemilikan sebelum masa hunian lima tahun berakhir.
BPK menilai persoalan tersebut berpotensi memboroskan keuangan negara dan menimbulkan kelebihan pembayaran subsidi.
698 Debitur SBK Terindikasi Tidak Tepat Sasaran
BPK melakukan observasi fisik terhadap 4.178 debitur SBK atau sekitar 0,57 persen dari total 732.927 debitur aktif.
Hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan 698 debitur atau 16,71 persen dari sampel terindikasi menerima subsidi bunga kredit yang tidak tepat sasaran.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari pemantauan pemanfaatan dan keterhunian rumah subsidi pada 2025. BPK melaksanakan kegiatan itu bersama Satker Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI).
Selain observasi fisik, pemeriksa menyebarkan survei melalui SMS dan WhatsApp kepada debitur pada enam bank pelaksana SBK dan/atau SBUM.
Survei tersebut mencakup 894 responden dari total 419.959 debitur dalam kelompok data yang diperiksa. Sebanyak 854 responden memberikan jawaban valid, sedangkan 40 responden memberikan jawaban tidak valid.
718 Penerima SBUM Belum Menghuni Rumah
Pemeriksaan fisik terhadap 2.469 rumah subsidi di tujuh provinsi menemukan persoalan keterhunian pada penerima SBUM.
Sebanyak 718 debitur SBUM belum menghuni rumah subsidi. Dengan nilai bantuan Rp4 juta per debitur, total dana SBUM untuk kelompok tersebut mencapai Rp2,872 miliar.
BPK mencatat sejumlah alasan yang disampaikan penerima. Di antaranya pindah tugas kerja, lokasi rumah terlalu jauh dari tempat kerja, masih tinggal bersama orang tua, serta kebutuhan renovasi rumah.
Selain itu, sebagian penerima menghadapi persoalan sarana dan prasarana perumahan yang belum memadai.
Hasil survei SMS dan WhatsApp juga menunjukkan 40 responden SBUM mengaku belum menghuni rumah subsidi. Mereka menyampaikan alasan serupa, mulai dari perubahan lokasi kerja hingga kondisi rumah dan fasilitas yang belum mendukung.
Pemeriksaan Menemukan 802 Rumah dengan Kondisi Tidak Memadai
Selain keterhunian, BPK memeriksa kondisi fisik bangunan dan fasilitas perumahan. Hasilnya menunjukkan 802 rumah subsidi memiliki kondisi yang belum memadai.
Temuan tersebut mencakup beberapa aspek:
- 116 rumah belum dibangun atau belum selesai dibangun.
- 23 rumah belum memiliki instalasi atau perangkat sumber listrik.
- 63 rumah belum memiliki instalasi atau perangkat sumber air bersih.
- 416 rumah belum memiliki jalan yang memadai.
- 184 rumah belum memiliki drainase yang memadai.
Pada aspek jalan, pemeriksa menemukan kondisi jalan yang belum tersedia, masih berupa tanah, atau berupa jalan berbatu yang secara kasatmata belum memberikan keamanan memadai bagi pengguna.
Sementara itu, persoalan drainase mencakup saluran yang belum dibangun, belum memiliki saluran pembuangan, atau belum terhubung dengan saluran pembuangan.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian rumah subsidi belum memenuhi kebutuhan dasar infrastruktur lingkungan.
BPK juga mencatat hasil survei mengenai kualitas rumah dan fasilitas pendukung. Berdasarkan materi pemeriksaan, persoalan kelayakan rumah pada pemeriksaan fisik dan survei mencakup total 1.431 debitur, yaitu gabungan 802 temuan pemeriksaan fisik dan 629 temuan dari hasil survei.
Dengan demikian, Penyaluran Subsidi Perumahan juga meliputi persoalan kualitas dan fasilitas perumahan masih menjadi perhatian dalam penyaluran SBUM Tahun Anggaran 2024.
Enam Debitur Mengaku Mengalihkan Rumah Sebelum Lima Tahun
BPK juga menemukan persoalan terkait status kepemilikan rumah subsidi.
Hasil survei SMS dan WhatsApp menunjukkan enam debitur SBUM mengaku telah melakukan over kredit atau memindahtangankan rumah subsidi sebelum masa penghunian lima tahun berakhir.
Temuan ini menjadi perhatian karena program subsidi perumahan memiliki ketentuan mengenai pemanfaatan dan penghunian rumah oleh penerima bantuan.
Karena itu, bank pelaksana dan satker perlu memastikan penerima memenuhi ketentuan selama masa penghunian, termasuk ketika debitur mengalihkan kepemilikan rumah.
Pemeriksaan Berlangsung di Tujuh Provinsi
BPK bersama Satker DJPI, bank pelaksana terkait, dan pengembang melakukan pemeriksaan fisik terhadap 2.469 rumah subsidi di tujuh provinsi.
Lokasi pemeriksaan meliputi:
- Banten: 493 rumah.
- Daerah Istimewa Yogyakarta: 90 rumah.
- Jawa Barat: 671 rumah.
- Jawa Tengah: 39 rumah.
- Jawa Timur: 345 rumah.
- Sulawesi Selatan: 627 rumah.
- Sumatera Selatan: 204 rumah.
Pemeriksa mendatangi lokasi perumahan dan mewawancarai debitur atau penghuni dari rumah ke rumah. Melalui cara tersebut, mereka menilai status keterhunian sekaligus memeriksa kondisi bangunan dan prasarana umum.
Selain observasi lapangan, BPK menggunakan survei SMS dan WhatsApp untuk memperoleh informasi tambahan dari debitur.
Masalah Subsidi Berulang dalam Pemeriksaan BPK
BPK sebelumnya telah mengungkap persoalan pemanfaatan dan keterhunian rumah subsidi dalam pemeriksaan Laporan Keuangan BA.999.07 SBUM dan SBK Tahun 2023.
Temuan tersebut tercantum dalam LHP Nomor 14/LHP/XVII/05/2024 tanggal 20 Mei 2024. Saat itu, pemeriksaan menunjukkan indikasi penyaluran SBK yang tidak tepat sasaran pada 1.663 debitur atau 17,43 persen dari sampel pemeriksaan.
BPK kemudian meminta Kementerian PUPR menginstruksikan Satker DJPI berkoordinasi dengan bank pelaksana untuk mengevaluasi debitur yang bermasalah dalam pemanfaatan dan keterhunian rumah subsidi.
BPK juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan pelaksanaan penyaluran subsidi perumahan.
Sebagai tindak lanjut, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan menyampaikan nota dinas pada 31 Juli 2024 mengenai hasil telaah hukum atas kebijakan penyaluran dan penghentian subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Tim pemantauan tindak lanjut BPK kemudian menyatakan tindak lanjut tersebut telah sesuai dengan rekomendasi.
Namun, pemeriksaan pada 2025 kembali menemukan persoalan keterhunian, kelayakan rumah, dan status kepemilikan pada penerima SBUM serta indikasi ketidaktepatan sasaran pada penerima SBK.
BPK Soroti Pengendalian Penyaluran Subsidi
BPK mengidentifikasi dua persoalan utama dalam pengendalian program subsidi perumahan.
Pertama, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi BPK, khususnya mengenai pemanfaatan dan keterhunian rumah subsidi.
Kedua, KPA dan PPK Satker DJPI belum sepenuhnya mengendalikan penyaluran subsidi yang dilakukan bank pelaksana. Pengendalian tersebut mencakup ketepatan sasaran penerima, keterhunian rumah, kelayakan bangunan, serta perpindahan kepemilikan.
BPK menilai kelemahan pengendalian tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan keuangan negara atau kelebihan pembayaran subsidi.
Selain itu, kualitas dan fasilitas perumahan yang belum memadai dapat mengurangi tingkat keterhunian rumah subsidi.
Karena itu, temuan ini menegaskan pentingnya evaluasi penerima bantuan, pemeriksaan kelayakan rumah, serta pengawasan berkelanjutan terhadap bank pelaksana dan pengembang agar subsidi perumahan benar-benar mendukung masyarakat berpenghasilan rendah.
